Tentang Pengangkatan Semua Tenaga Honorer Jadi ASN, Komisi II DPR Sebut Akan Sulit Jika Negara...

Tentang Pengangkatan Semua Tenaga Honorer Jadi ASN, Komisi II DPR Sebut Akan Sulit Jika Negara...

Selasa, 13 Desember 2022


Gurubisa.com - Anggota Komisi II DPR RI Guspardi Gaus prihatin terhadap adanya kasus diskriminasi terhadap tenaga honorer yang dilakukan oleh pemerintah daerah pada proses pendataan tenaga non ASN.


Hal itu disampaikan Guspardi saat Rapat Kerja Komisi II DPR bersama Menpan RB Abdullah Azwar Anas dan Kepala BKN Bima Haria Wibisana sebagai bentuk kepedulian terhadap tenaga honorer atau non ASN tersebut.


Guspardi mengungkapkan keprihatinannya terhadap adanya diskriminasi pada pendataan tenaga honorer atau non ASN yang terdapat di daerah.


Menurut Guspardi, hal itu seperti like dan dislike yang dilakukan oleh instansi terkait ketika menjalankan instruksi Menpan RB melalui surat edaran Nomor B/1511/M SM.01.00/2022 tentang pendataan tenaga honorer atau non ASN di lingkungan pemerintah.


“Padahal itu baru sekedar pendataan terhadap Non-ASN yang memenuhi kriteria bukan dimaksudkan dalam rangka untuk dijadikan para ASN tetapi keluh kesah di daerah sangat luar biasa,” jelas Guspardi saat Rapat Koordinasi di Senayan, Jakarta.


Guspardi mengklaim bahwa dirinya pun telah memperoleh data aspirasi dari 3 Kabupaten Kota yang mengalami permasalahan dalam pendataan non ASN atau tenaga honorer.


Ia sudah menyerahkan data aspirasi tersebut kepada Menpan RB agar segera ditindaklanjuti untuk diselesaikan.


Guspardi juga menyampaikan, terdapat kasus para tenaga honorer atau non ASN di Padang Pariaman di bidang pendidikan yang telah bekerja lama, namun semuanya belum di update datanya oleh BKD.


Sementara itu, juga terdapat non ASN atau tenaga honorer K2 yang telah bekerja lama namun diberhentikan ketika ia masih menjabat.


“Kemudian lagi ada kasus di Solok Selatan, ada orang yang sudah kategori K2, dimana yang bersangkutan yang sudah bekerja lama, ini datanya ada, malah diberhentikan ketika dia menjabat sehingga tidak mendapatkan tiket untuk menjadi orang yang terdaftar sebagaimana surat edaran Pak Menteri,” Ungkap Guspardi.


Dengan adanya beberapa kasus tersebut, Guspardi pun merasa prihatin. Maka dari itu, Ia berharap agar Menpan RB harus turut andil dalam memastikan proses pendataan non ASN atau tenaga honorer agar berjalan dengan adil dan sesuai kriteria yang telah ditentukan.


Selain itu, Ia juga berharap agar Menpan RB mempunyai perencanaan yang matang terkait penanganan nasib tenaga honorer atau non ASN kedepannya.


Lebih lanjut Guspardi menjelaskan apabila dilakukan pengangkatan terhadap semua non ASN atau tenaga honorer maka akan sulit dilakukan. Hal itu karena perlu adanya anggaran negara yang sangat besar.


“Pak Menteri PAN-RB yang baru, tentu saya berharap punya obsesi dalam melakukan penataan yang membuat grand desain yang sangat luar biasa, mau diapakan orang-orang yang non ASN ini ke depan supaya ada kebijakan yang tegas dari pemerintah,” ucap Guspardi.


Sumber : https://prsoloraya.pikiran-rakyat.com/


Demikian berita terkini yang dapat kami bagikan, semoga bermanfaat.