Anggaran PPPK Jadi Polemik, Guru Honorer KEHILANGAN Jam Mengajar, Langkah Ini Jadi Solusinya Bagi Guru Honorer
CopyAMP code

Anggaran PPPK Jadi Polemik, Guru Honorer KEHILANGAN Jam Mengajar, Langkah Ini Jadi Solusinya Bagi Guru Honorer

Rabu, 20 Juli 2022


Gurubisa.com - Forum Guru Honorer Negeri Lulus Passing Grade Seluruh Indonesia (FGHNLPSI) menggencarkan lobi dengan eksekutif maupun legislatif.


Mereka meminta dukungan untuk menyelamatkan 193.954 guru lulus passing grade (PG) dalam seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK).


Achmad Ifan Wahyudi, perwakilan FGHNLPSI Jawa Timur mengungkapkan hasil audiensi dengan anggota Komisi X DPR RI Muhamad Nur Purnamasidi sedikit melegakan guru honorer. 


"Melegakan sekali, karena kami mendapatkan informasi update dari Pak Purnamasidi," kata Achmad Ifan Wahyudin kepada JPNN.com, Rabu (20/7).


Diceritakannya, dalam pertemuan tersebut terungkap permasalahan regulasi rekrutmen PPPK di tingkat pemerintah pusat sudah mulai menemukan titik terang.


Salah satunya dengan terbitnya Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PermenPAN-RB) Nomor 20 Tahun 2022 tentang Pengadaan PPPK Guru di Instansi Daerah Tahun 2022.


Terungkap juga permasalahan anggaran masih menjadi topik utama yang dikeluhkan Pemda termasuk Pemprov Jatim dan beberapa kabupaten/kotanya.


"Karena anggarannya minim akibatnya usulan formasi PPPK guru tidak sesuai dengan Kebutuhan yang seharusnya," kata Achmad.


Masalah anggaran ini menurut Achmad, sudah dibahas Badan Anggaran DPR RI dengan instansi terkait, salah satunya Bappenas.


Informasinya tetap sama bahwa anggaran pendidikan termasuk gaji PPPK sudah ditransfer ke daerah melalui DAU. Sayangnya, masih tidak disebutkan secara spesifik.


Oleh karenanya, Komisi X terus mendesak pemerintah pusat untuk menerbitkan regulasi yang mengatur tentang gaji PPPK secara khusus dalam DAU sehingga tidak ada alasan Pemda mengeluhkan terkait anggaran.


Untuk mengatasi masalah honorer yang tidak mendapatkan jam mengajar di sekolahnya, sesuai informasi dari Purnamasidi, Komisi X bersama Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek) mengupayakan untuk menerbitkan Perpres tentang regulasi PPPK.


Salah satu poinnya mengatur tentang penempatan PPPK guru swasta untuk ditempatkan ke sekolah swasta.


Dengan demikian tidak menggeser guru induk di sekolah negeri. Sementara, sekolah swasta tidak kehilangan guru terbaiknya.


"Pak Purnamasidi mengimbau kepada guru honorer untuk menunggu prosesnya yang akan diupayakan oleh Komisi X dengan tetap berpikir positif," pungkasnya. (esy/jpnn)


Sumber : jpnn.com


Demikian berita terkini yang dapat kami bagikan, semoga bermanfaat.