BEDA NASIB, Seleksi PPPK 2022: Honorer K2 Klir, Guru Negeri & Swasta Tidak Aman, Duh
CopyAMP code

BEDA NASIB, Seleksi PPPK 2022: Honorer K2 Klir, Guru Negeri & Swasta Tidak Aman, Duh

Senin, 20 Juni 2022


Gurubisa.com - Pengangkatan honorer K2 menjadi prioritas saat seleksi PPPK 2022. 


Tercatat masih ada sekitar 75 ribu guru honorer K2 yang tersisa. 


Jika melihat formasi yang tersedia tahun ini sebanyak 343.631, maka secara angka honorer K2 bisa terakomodasi seluruhnya. 


Jadi, penghapusan honorer bisa terlaksana tahun depan dan tidak perlu ada yang dipecat. 


Masalahnya tidak semua pemerintah daerah (Pemda) posisinya aman. 


Masih ada 303 Pemda yang memiliki guru lulus PG lebih banyak dibandingkan formasinya. 


Yang menjadi korban kemungkinan guru lulus passing grade (PG) dan guru swasta. 


"Kalau Pemda tidak menambah formasinya, otomatis perekrutannya hanya sampai di honorer K2 dan guru honorer negeri.


Peserta lulus PG lainnya (lulusan PPG dan guru swasta) bakal tidak kebagian tahun ini," ujar Wakil Ketua forum Guru Lulus Passing Grade Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (GLPG PPPK) Hasna kepada JPNN.com.


Menurut Hasna, para guru honorer sekolah negeri dan swasta saat ini dalam kondisi cemas. 


Pasalnya, bisa saja di satu sekolah yang ada formasi dihabiskan honorer K2.  


Hasna mengeklaim GLPG PPPK tengah berhitung dan mendata sekolah mana saja yang ada honorer K2. 


Ini agar bisa diprediksi berapa kira-kira kuota yang dibutuhkan. 


Hasna mengungkapkan jika semua guru honorer K2 dituntaskan tahun ini maka akan banyak yang terjaring. 


Pemerintah tinggal berkonsentrasi terhadap penyelesaian honorer K2 administrasi dan teknis lainnya yang lulusan SMA, SMK,dan  termasuk juga guru lulusan SPG, Diploma Dua yang masih mengajar. 


"Kami berharap tahun depannya tolong diperhatikan untuk tenaga administrasi sekolah dan administrasi perkantoran. Satu persatu diupayakan selesai seperti guru," ucapnya.


Hasna mengatakan sama seperti halnya guru, honorer K2 administrasi harus dituntaskan. Mulai tendik di sekolah, Dinas Pendidikan. 


Kalau anggaran masih ada, selanjutnya honorer nonkategori. 


Jika tidak ada anggaran, boleh dilihat dengan pengabdian minimal 5 tahun, karena sudah piawai dan andal. 


Menurut Hasna, dengan cara step by step, penghapusan honorer bisa terlaksana tahun depan, tidak perlu ada yang dipecat. 


Untuk Satpol PP, Hasna menyarankan dipilih yang memang benar-benar bekerja tulus ikhlas untuk negara, bukan yang hanya tahu bongkar lapak orang. 


Hasna mengatakan negara membutuhkan Satpol PP yang berhati mulia supaya tidak menyakiti hati rakyat yang mau mencari rezeki, bukan pengemis. 


"Semoga 2023 Indonesia terbebas dari honorer dan lebih maju lagi karena kesejahteraan pegawainya sudah terjamin," papar Hasna. (esy/jpnn)


Sumber : https://bali.jpnn.com/


Demikian berita terkini yang dapat kami bagikan, semoga bermanfaat.