INFO TERBARU, Penjelasan BKN soal Penyebab SK PPPK Belum Terbit Meski NIP Sudah Ada, Honorer Harus Tahu, Silakan Disimak dan Pahami!
CopyAMP code

INFO TERBARU, Penjelasan BKN soal Penyebab SK PPPK Belum Terbit Meski NIP Sudah Ada, Honorer Harus Tahu, Silakan Disimak dan Pahami!

Rabu, 06 April 2022


Gurubisa.com - Proses penerbitan NIP PPPK atau pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja sudah di atas 80 persen. 


Sayangnya, SK PPPK malah masih di bawah 40 persen. 


Hal tersebut tergambar dari data Badan Kepegawaian Negara (BKN) per 1 April. 


Kondisi tersebut membuat guru honorer risau, apalagi mereka sudah melihat NIP-nya telah terbit. Contohnya, Kota Palembang, sudah 369 NIP PPPK guru tahap 1 telah terbit. 


Di Kabupaten Blitar, sebanyak 1.316 juga sudah disetujui BKN. 


"Saya sudah tanya Badan Kepegawaian Daerah (BKD), katanya kalau pertimbangan teknis (Pertek) BKN sudah ada, SK kami segera diproses," kata Ketua Forum Honorer K2 Kabupaten Blitar Sri Hariyati kepada JPNN.com, Kamis (7/4). 


Ketua Solidaritas Nasional Wiyatabakti Indonesia (SNWI) Sumatera Selatan Susi Maryani mengungkapkan hal sama bahwa BKD menunggu Pertek BKN untuk proses penerbitan SK PPPK.


Merespons hal tersebut Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian (Sinka) BKN Suharmen yang dihubungi terpisah menyebutkan ada prosedur yang harus dilewati dalam pengangkatan PPPK guru dan nonguru. 


Adapun prosedurnya, yaitu: 


1. Masing-masing peserta mengisi daftar riwayat hidup (DRH) ke sistem SSCASN dan melampirkan semua persyaratan melalui sistem DocuDigital. 


2. Setelah DRH dan persyaratan disampaikan ke sistem, instansi (dalam hal ini pejabat pembina kepegawaian atau PPK) juga harus melengkapi dengan kontrak perjanjian kerja dan sekaligus mengusulkan penetapan NIP PPPK kepada BKN. 


Prosesnya juga dilakukan pada sistem sama. 


"Kontrak kerja juga disampaikan melalui sistem yang sama," kata Deputi Suharmen. 


3. Selanjutnya berdasarkan kontrak kerja, BKN melakukan verifikasi validasi (verval) seluruh persyaratan dan meng-input NIP PPP di sistem. Setelah NIP P3K di-input ke sistem maka diterbitkan Pertek. 


Pertek kemudian disampaikan kepada instansi melalui sistem (langsung masuk dalam inbox masing-masing instansi).


"Jadi, BKN tidak mengirimkan Pertek secara manual," tegasnya. 


4. Selanjutnya berdasarkan Pertek tersebut, instansi menerbitkan SK PPPK yang ditandatangani PPK. 


Deputi Suharmen mengaku tidak tahu mengenai kondisi di daerah, tetapi semestinya akan berbeda-beda. Tergantung kecepatan Pemda menerbitkan SK tersebut. 


SK tersebut sifatnya individual atau masing-masing orang. Dalam waktu yang sama mereka juga harus menerbitkan SK CPNS berdasarkan Pertek CPNS. (esy/jpnn)  


Sumber : https://m.jpnn.com/


Demikian berita terkini yang dapat kami bagikan, semoga bermanfaat.