Gurubisa.com - Kuota calon pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) guru 2022 yang ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek) melimpah.
Kemendikbudristek membuka kuota sebesar PPPK guru untuk tahun ini sebesar 758.018 orang.
Padahal, usulan yang masuk dari pemerintah daerah hingga kini baru mencapai 131.239 atau 17,3 persen dari kuota pemerintah pusat.
Kenyataan itu kemudian dikritik oleh Ketua Forum Honorer K2 Kabupaten Blitar Sri Hariyati.
Menurut dia, Kemendikbudristek menentukan target yang terlalu muluk-muluk tanpa tahu kondisi di lapangan.
Dia khawatir nasib calon PPPK 2021 jadi semakin terbengkalai.
Kemendikbudristek, kata Sri, seharusnya melihat bagaimana proses PPPK guru tahap 1 dan 2 yang tersendat-sendat.
Dia mengutip data Badan Kepegawaian Negara (BKN) yang menyebutkan hingga 27 Maret, SK PPPK guru yang dicetak masing-masing instansi daerah baru 26.486.
Sedangkan jumlah guru honorer yang lulus PPPK 2021 sebanyak 293 ribuan.
"Ojo puo-puo to (jangan terlalu banyak yang direncanakan, red). Mbok, ya, kalau melihat makanan enak, jangan terlalu banyak yang dimakan biar enggak sakit perut," tutur pimpinan honorer K2 yang dikenal sangat vokal ini kepada JPNN.com, Rabu (30/3).
Dia mengingatkan pemerintah agar tetap fokus pada pengangkatan PPPK guru 2021 yang belum tuntas.
Sri yang juga ketua Perhimpunan Pendidikan dan Guru (P2G) Kabupaten Blitar ini menilai Mendikbudristek Nadiem Makarim terobsesi dengan program 1 juta PPPK guru.
Program besar, tetapi sulit dijangkau karena tidak tahu kondisi daerah. Sebab, menurut Sri, yang paling tahu adalah kepala daerah, bukan menterinya.
"Ini kesannya malah terlalu muluk. Ingin memeluk gunung, tangan tak sampai," ucap Sri.(esy/jpnn)
Sumber : https://jogja.jpnn.com
Demikian berita terkini yang dapat kami bagikan, semoga bermanfaat.