Gurubisa.com - Pimpinan Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih meminta Mendikbudristek Nadiem Makarim mengecek kembali anggaran gaji PPPK guru 2021.
Hal ini untuk memastikan gaji PPPK guru tersebut benar-benar masuk dana alokasi umum (DAU).
Dia menegaskan Komisi X cukup gencar menyosialisasikan tentang anggaran gaji PPPK guru ini, bahkan menyertakan surat juga. Sayangnya mental semua. Para kepala daerah masih kurang percaya.
"Kalau ditanya upaya DPR sudah maksimal sebenarnya. Setiap kunjungan ke dapil yang ditanyakan pasti soal PPPK," kata Fikri, Sabtu (22/1).
Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini kemudian menelisik lebih dalam penyebab kepala daerah kurang percaya dengan pernyataan pemerintah.
Ternyata kata Fikri, para kepala daerah itu diharuskan KemenPAN-RB membuat surat pernyataan tentang kesanggupan membayar gaji dan tunjangan PPPK.
Menurut Fikri, karena ada surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Tjahjo Kumolo itulah banyak kepala daerah mundur.
Formasi yang tadinya belasan ribu turun drastis menjadi ribuan, bahkan ratusan.
Bagi daerah yang terlanjur mendapatkan formasi banyak, kini pusing tujuh keliling karena bingung menutupi anggaran gaji dan tunjangan PPPK.
"Para kepala daerah itu menyodorkan data DAU-nya dan memang tidak ada kenaikan. Lah bagaimana bisa Pemda disuruh merekrut banyak PPPK, kalau gaji dan tunjangan semuanya dibebankan kepada daerah," cetusnya.
Itu sebabnya Fikri kembali meminta Mendikbudristek Nadiem Makarim untuk memastikan lagi kepada Menteri Keuangan Sri Mulyani untuk menjamin ketersediaan anggaran untuk gaji PPK guru.
Jangan sampai program pemerintah 1 juta guru PPPK gagal karena dananya cekak.
"Mas Nadiem harus cek lagi. Jangan sudah berbusa-busa kita bicara, tetapi anggarannya enggak ada," ujarnya.
Fikri mengaku kasihan kepada para kepala daerah karena di masa pandemi ini beban mereka makin berat. (esy/jpnn)
Sumber : https://m.jpnn.com/
Demikian berita terkini yang dapat kami bagikan, semoga bermanfaat.