Pak Bupati KAGET dan KESAL Setelah Cek Alokasi Anggaran untuk Gaji PPPK Guru 2021, Ucapan Nadiem Tak Sesuai KENYATAAN Tegasnya
CopyAMP code

Pak Bupati KAGET dan KESAL Setelah Cek Alokasi Anggaran untuk Gaji PPPK Guru 2021, Ucapan Nadiem Tak Sesuai KENYATAAN Tegasnya

Kamis, 20 Januari 2022


Gurubisa.com - Mendikbudristek Nadiem Makarim memastikan anggaran PPPK guru 2021 masuk dana alokasi umum (DAU). 


Mas Nadiem pun menegaskan anggaran yang ada di DAU 2022 itu cuma bisa digunakan untuk membayar gaji PPPK guru 2021. Tidak bisa digunakan untuk belanja lainnya. 


Benarkah? Bupati Nias Barat Khenoki Waruwu mengaku sudah mengecek anggaran DAU 2022. Hasilnya bikin dia kaget dan kecewa karena apa yang disampaikan tidak sesuai faktanya. 


"Yang saya sesalkan saat sosialisasi rekrutmen PPPK guru 2021, Kemendikbudristek bilang anggaran gajinya sudah tersedia. Begitu guru honorernya lulus PPPK, eh malah dilempar ke daerah," ungkap Bupati Khenoki yang ditemui JPNN.com saat penandatanganan kerja sama dengan Universitas Terbuka di Kampus UT, Pondok Cabe, Tangerang Selatan, baru-baru ini. 


Dia juga kecewa berat karena sebagai daerah 3T tidak ada kekhususan untuk Nias Barat, padahal pendapatan asli daerah (PAD) masih daerah. APBD Nias Barat masih sangat tergantung dengan kucuran dana pusat baik DAU maupun DAK (dana alokasi khusus). 


Dia menyebutkan dalam rekrutmen PPPK guru 2021, Nias Barat mendapatkan formasi 700 lebih. Yang sudah lulus PPPK guru tahap I dan 2 sekitar 500. Kemudahan untuk rekrutmen PPPK 2022, Nias Barat kembali mengajukan formasi 400 lebih untuk guru, sedangkan nakes dan penyuluh tidak terlalu banyak. 


Bupati Khenoki Waruwu menambahkan Kabupaten Nias Barat sangat membutuhkan ASN baik PNS maupun pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK). Namun, kalau tidak ada tambahan anggaran gaji serta tunjangan, Pemda akan kesulitan. 


"Jungkir balik pun saya susah memenuhinya," serunya.


Bupati Khenoki pun mempertanyakan kekhususan Kabupaten Nias Barat sebagai wilayah 3T. Sampai saat ini kekhususan itu tidak mereka terima. 


Pemkab Nias harus berupaya sendiri menggerakkan ekonominya yang fasilitas dan SDM sangat terbatas. 


"Sudah terima SK wilayah 3T, tetapi kekhususan itu tidak ada. Jadi, kami berharap janganlah sekadar pernyataan saja. Kami butuh realisasinya," pungkas Bupati Khenoki Waruwu. (esy/jpnn)


Sumber : https://m.jpnn.com/


Demikian berita terkini yang dapat kami bagikan, semoga bermanfaat.