Kemenpan-RB Sebut Tugas ASN Bakal Diambli Alih Teknologi, Siap-siap!
CopyAMP code

Kemenpan-RB Sebut Tugas ASN Bakal Diambli Alih Teknologi, Siap-siap!

Minggu, 14 November 2021


Gurubisa.com - Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB) menyatakan cepat atau lambat tugas ASN akan tergantikan oleh kemajuan teknologi.


Dalam diskusi yang dihelat Populi Center, Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan Kemenpan RB Erwan Agus Purwanto menyebut kemajuan teknologi digital sudah tidak bisa dipungkiri.


"Berbagai keahlian/pekerjaan yang dilakukan oleh Aparatur Sipil Negara (ASN) hari ini, dalam waktu yang tidak lama lagi bisa jadi diambil alih oleh teknologi digital," kata dia lewat paparannya dalam diskusi bertajuk Birokrasi Pelayanan Publik di Era VUCA.


Dia menjelaskan bahwa aspek birokrasi pun harus beradaptasi dengan kemajuan teknologi. Perlu ada perubahan radikal. Tentu demi pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat.


Paling tidak ada tiga hal penting yang harus dipersiapkan. Terutama ihwal sumber daya manusia (SDM) ASN yang kompeten dan profesional melalui pemberlakuan sistem merit yang mendorong ASN dinilai berdasarkan kompetensi dan kinerjanya.


"Dua hal lainnya yakni proses perubahan yang bertahap, lincah, adaptif, dan faktor ketiga yakni kemampuan untuk membuat kebijakan publik yang adaptif," kata Erwan.


Menurut Erwan, persoalan utama dalam birokrasi adalah perubahan pola pikir ASN bahwa kinerja tidak hanya ditekankan pada melaksanakan tugas.


Dia mengatakan kemajuan teknologi yang cepat membutuhkan kemampuan ASN untuk dapat bekerja dalam kerangka digital governance.


Pelayanan publik yang adaptif terhadap perubahan diperlukan suatu digital working collaboration melalui aplikasi/ruang digital/super apps. Itu yang akan dilakukan Kemenpan-RB.


Kolaborasi digital, kata dia, akan banyak membantu untuk menyatukan ASN dalam satu ruang kolaboratif yang sama.


"Sehingga koordinasi dan inovasi dapat diinisiasi secara cepat, baik hal tersebut antar lembaga ataupun antara pemerintah pusat dan daerah," ujarnya.


"Berkaitan dengan super apps, untuk menjaga maintenance maupun memastikan pelaksanaannya, maka super apps ini perlu dikelola dengan cara diletakan sebagai single platform secara nasional," pungkas Erwan.


Sumber : https://www.cnnindonesia.com


Demikian berita terkini yang dapat kami bagikan, semoga bermanfaat.