Guru Honorer DIMINTA Login info.gtk.kemdikbud.go.id, SEGERA Lakukan Ini Agar BSU Rp1,8 Juta Sukses Masuk ke Rekening
CopyAMP code

Guru Honorer DIMINTA Login info.gtk.kemdikbud.go.id, SEGERA Lakukan Ini Agar BSU Rp1,8 Juta Sukses Masuk ke Rekening

Senin, 30 Agustus 2021


Gurubisa.com - Kemendikbud Ristek kembali berikan BSU guru honorer dan non PNS Rp1,8 Juta cair september ini. Lakukan pengajuan dengan Login info.gtk.kemdikbud.go.id.


Program BSU guru honorer dan non PNS dengan besaran Rp1,8 juta diberikan pemerintah untuk membantu mengatasi masalah para tenaga pengajar karena terdampak pandemi Covid-19.


Bagi para guru honorer dan non PNS dapat melakukan pengajuan sebagai penerima BSU yang dicairkan oleh pemerintah melalui Kemendikbud Ristek.


Kemendikbud Ristek akan melakukan verifikasi dan validasi data para guru honorer dan non PNS sebagai calon penerima bantuan sebelum melakukan penyaluran.


Penyaluran BSU guru honorer dan non PNS kabarnya akan disalurkan pada september 2021 bagi guru honorer dan non PNS di daerah diberlakukannya PPKM Level 3 dan 4.


Saat para guru honorer dan non PNS melakukan pengajuan sebagai penerima BSU, harus memastikan email yang didaftarkan tersebut aktif.


Berikut ini cara pengajuan penerima bantuan BSU dari Kemendikbud Ristek 2021, Yaitu:


1.Buka laman web info.gtk.kemdikbud.go.id.


2.Masukkan email dan password yang telah terdaftar.


3.Unduh dan cetak bukti penerima dan SPTJM kemudian tempel materai dan ditandatangani.


4.Lalu, bawa syarat berupa KTP, NPWP, Bukti penerima (surat keputusan penerima BSU Guru Honorer), serta SPTJM yang sudah di materai serta ditandatangani ke bank penyalur.


5.Bank penyalur akan segera memeriksa kelengkapan dokumen, lalu BSU Upah Guru Honorer dapat disimpan di rekening tersebut atau langsung diambil secara tunai.


Adapun syarat penerima BSU guru honorer dan non PNS dari Kemendikbud Ristek 2021:


1.Warga Negara Indonesia (WNI)


2.Harus Berstatus PTK non-PNS.


3.Harus terdaftar dan berstatus aktif dalam Data Pokok Pendidikan (Dapodik) atau Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PDDikti) per 30 Juni 2020.


4.Tidak mendapatkan Bantuan Subsidi Upah atau gaji dari Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan sampai 1 Oktober 2020.


5.Bukan penerima Kartu Pra Kerja sampai dengan tanggal 1 Oktober 2020.


6.Memiliki penghasilan di bawah Rp 5 juta per bulan yang dibuktikan melalui pernyataan dalam Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM).***


Sumber : pikiran-rakyat.com


Demikian berita terkini yang dapat kami bagikan, semoga bermanfaat.