Tjahjo Kumolo : Penyederhanaan Birokrasi, PNS Harus Berkelas Dunia di 2024, PNS Berkualitas Dipertahankan
CopyAMP code

Tjahjo Kumolo : Penyederhanaan Birokrasi, PNS Harus Berkelas Dunia di 2024, PNS Berkualitas Dipertahankan

Kamis, 08 Juli 2021


Gurubisa.com - Semester pertama di tahun 2021 telah terlewati. Berbagai capaian reformasi birokrasi pun telah ditorehkan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) selama setengah tahun ini.


Menteri PANRB Tjahjo Kumolo menyatakan bahwa reformasi birokrasi terus digaungkan ke seluruh instansi pemerintah agar kualitas birokrasi dapat terus ditingkatkan. Hal ini dilakukan sesuai arahan dari Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma’ruf Amin agar reformasi birokrasi yang dilakukan dapat menyentuh hingga ke jantung permasalahan.


“Peningkatan kualitas birokrasi dilakukan dengan dua cara, yakni penyederhanaan birokrasi serta digitalisasi birokrasi. Untuk melakukan hal tersebut, tentunya juga perlu didukung oleh peningkatan kualitas aparatur sipil negara sebagai SDM pemerintah,” ungkap Menteri Tjahjo di Jakarta, Rabu (7/7/2021).


Kementerian PANRB membangun ASN yang profesional untuk mendukung perwujudan birokrasi berkelas dunia pada tahun 2024.


"Untuk mengakomodasi hal tersebut, diperlukan perubahan pola pikir dan kepemimpinan dari ASN," katanya


Tjahjo menjelaskan salah satu kunci agar birokrasi menjadi lebih adaptif, cepat melayani, dan cepat mengambil keputusan adalah melalui penyederhanaan birokrasi.


"Dalam membangun kelembagaan yang lincah dan adaptif ini, juga memerlukan perubahan pola pikir dan budaya kerja aparatur sipil negara (ASN) agar tidak terjebak dalam lingkaran hierarki," katanya.


Untuk mendukung pelaksanaan penyederhanaan dan digitalisasi birokrasi, tentunya tidak luput dari peran ASN sebagai penggerak birokrasi. Kualitas ASN juga harus ditingkatkan sehingga dapat secara paralel mendorong kualitas birokrasi dan dapat bersaing di era global dan revolusi industri 4.0.


Saat ini, tengah disusun arsitektur human capital ASN yang dapat mengakselerasi transformasi ASN dalam aspek struktural, kultural, dan digital agar dapat beradaptasi dengan kebijakan dan kompetensi serta dapat mengadopsi sistem dan teknologi yang akan digunakan.


“Untuk mengawali transformasi tersebut, maka akan dilakukan penyelerasan nilai inti ASN atau core value serta employer branding sebagai value proposition ASN yang akan diluncurkan pada tahun ini,” lanjut Tjahjo.


Kemudian, akan dilakukan juga penguatan kolaborasi dalam pengelolaan SDM Aparatur antara Kementerian PANRB, BKN, LAN, dan KASN. Secara berkesinambungan juga dilakukan pengembangan jabatan fungsional dan dibarengi dengan penyelesaian pengalihan jabatan serta kontekstualisasi rencana strategis untuk mendorong percepatan pembangunan SDMA tahun 2022-2024.


Di tahun 2021, dilakukan seleksi Calon Aparatur Sipil Negara (CASN) yang sempat tertunda di tahun 2020 karena pandemi. Selain itu, untuk memberikan kesejahteraan bagi PNS juga dilakukan reformasi sistem gaji, tunjangan, dan fasilitas.


Dalam mewujudkan birokrasi yang bersih dan akuntabel, Kementerian PANRB mendorong penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan pembangunan Zona Integritas (ZI). Penerapan akuntabilitas kinerja yang konsisten di instansi pusat dan daerah mencegah potensi pemborosan dan meningkatkan efisiensi penggunaan anggaran.


Dalam capaian akuntabilitas kinerja berdasarkan hasil SAKIP tahun 2020 kemarin, sebanyak 95,24 persen kementerian dan lembaga serta 97,06 persen pemerintah provinsi mendapatkan predikat B ke atas. Kemudian diikuti dengan pemerintah kabupaten dan kota yang mencapai 63,98 persen.


Sedangkan, capaian dalam ZI mengalami kenaikan pada jumlah pengusulan unit kerja percontohan dengan 3.691 unit kerja, dibandingkan pada tahun 2019 dengan 2.239 unit kerja. Dari jumlah unit kerja yang diusulkan tersebut, sebanyak 681 unit kerja mendapatkan predikat Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan 82 unit kerja mendapatkan predikat Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM). Capaian ini tersebar dalam 49 kementerian dan lembaga, 8 pemerintah provinsi, serta 39 pemerintah kabupaten dan kota.


Untuk mempercepat pelaksanaan reformasi birokrasi, implementasi SAKIP, dan pembangunan unit percontohan ZI, Kementerian PANRB memiliki tiga strategi yang dilakukan, yakni kontekstualisasi dan penyempurnaan Peta Jalan (road map) Reformasi Birokrasi Nasional, penguatan Tim Asistensi Reformasi Birokrasi Daerah, serta penguatan program evaluasi bersama pelaksanaan reformasi birokrasi.


Sumber : okezone.com


Demikian berita terkini yang dapat kami bagikan, semoga bermanfaat.