Haji 2021 BATAL, DPR Minta Pemerintah Gunakan Anggaran Untuk Gaji Guru Honorer dan Tunjangan Sertifikasi Dosen
CopyAMP code

Haji 2021 BATAL, DPR Minta Pemerintah Gunakan Anggaran Untuk Gaji Guru Honorer dan Tunjangan Sertifikasi Dosen

Minggu, 06 Juni 2021


Gurubisa.com - Yaqut Cholil Qoumas yang merupakan Menteri Agama (Menag), memastikan bahwa tidak memberangkatkan jemaah haji Indonesia pada musim Haji 1442 H/2021 M.


Menag juga menyebut bahwa Pemerintah telah melewati sejumlah pertimbangan sehingga memutuskan untuk mengambil keputusan tersebut.


Adapun, pertimbangan tersebut tertuang dalam Keputusan Menteri Agama No 660/2021 tentang Pembatalan Keberangkatan Haji pada Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1442 H/2021 M.


Atas resminya pembatalan memberangkatkan jemaah untuk ibadah haji 2021, Saleh Partaonan Daulay selaku anggota DPR melihat anggaran haji dalam APBN cukup besar.


Lantas, Saleh Partaonan Daulay mengusulkan sebaiknya anggaran penyelenggaraan haji direlokasi untuk kebutuhan prioritas.


"Jika sudah diputuskan untuk tidak memberangkatkan haji tahun ini, pemerintah sebaiknya merelokasi anggaran penyelenggaraan haji untuk kegiatan dan kebutuhan prioritas. Alokasi anggaran penyelenggaraan ibadah haji dari APBN cukup besar. Di luar belanja pegawai dan kebutuhan rutin, ada Rp250 miliar yang bisa digunakan untuk kegiatan dan kebutuhan mendesak,” ujar Saleh Partaonan Daulay, Kamis 3 Juni 2021.


Ketua Fraksi PAN DPR itu juga menjelaskan bahwa banyak kegiatan dan kebutuhan yang mendesak di Kementerian Agama.


Ia memberikan contoh seperti, kebutuhan mendesak itu seperti pembayaran tunjangan sertifikasi dosen, dukungan guru-guru honorer madrasah, perbaikan kantor KUA, dan bantuan rehabilitasi madrasah.


Tak hanya itu, ia juga menyebut ada pula bantuan pembangunan STAIN, IAIN, UIN, dan kegiatan-kegiatan keumatan lainnya.


 "Kemenag selama ini dinilai selalu terlambat dalam merespon aspirasi masyarakat dan stakeholder-nya. Terbukti, banyak aspirasi yang sudah disuarakan, tetapi tidak direspon dan disahuti secara tuntas,” katanya, sebagaimana Pikiran-Rakyat.com kutip dari laman resmi Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.


Saleh Partaonan Daulay mengatakan meski tidak banyak aduan yang disampaikan kepadanya, tetapi jumlah keluhan di luaran sana pasti banyak.


“Bahkan, aspirasi yang saya terima, ada dosen yang tunjangan sertifikasinya belum dibayar selama 6 bulan terakhir ini. Walau jumlah yang mengadu ke saya sedikit, tetapi saya yakin jumlah mereka sesungguhnya sangat banyak," ucapnya.


Oleh karenanya, Saleh Partaonan Daulay berharap bahwa anggaran penyelenggaraan haji tahun ini tidak boleh direlokasi untuk kegiatan yang tidak prioritas dan kurang bermanfaat.


“Saatnya melihat kembali kebutuhan-kebutuhan mendesak dengan memanfaatkan anggaran penyelenggaraan haji tahun ini,” tuturnya.***


Sumber : https://www.pikiran-rakyat.com/


Demikian berita terkini yang dapat kami bagikan, semoga bermanfaat.