Nadiem Bakal Dicopot, Presiden Jokowi Kembali Otak-atik Kementerian Pendidikan, Mendikbud Baru Disiapkan
CopyAMP code

Nadiem Bakal Dicopot, Presiden Jokowi Kembali Otak-atik Kementerian Pendidikan, Mendikbud Baru Disiapkan

Selasa, 13 April 2021


Gurubisa.com - Kementerian Pendidikan di era Presiden Joko Widodo bolak-balik diotak-atik. Begini catatan bongkar pasang Kementerian Pendidikan.


Dirangkum detikcom, Sabtu (10/4/2021), Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) tanpa Dikti dibentuk pada Oktober 2014. Anies Baswedan saat itu menjadi Mendikbud. Menristek Dikti dijabat M Nasir.


"Jadi bukan pemisahan, hanya Dirjen Diktinya diangkat dan dipindahkan ke dalam Kementerian Riset dan Teknologi," ujar Anies kala itu.


Alasan Jokowi memisahkan dua lembaga kementerian ini agar riset bisa diaplikasikan nantinya.


"Baru kemarin saya umumkan jumlah kabinet, tapi yang berhubungan dengan Bapak, Ibu, ada Kementerian Pendidikan Tinggi dan Ristek dijadikan satu kementerian. Kenapa? Karena kita ingin ke depan, riset, baik yang berhubungan dengan teknologi, riset sosial, pertanian, maupun kemaritiman, itu betul-betul bisa diaplikasikan dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, petani, nelayan, dan usaha mikro," kata Jokowi di depan sekitar seratus orang peneliti dalam sebuah seminar yang diselenggarakan gedung LIPI pada 2014.


Perubahan tersebut mendapat sorotan pimpinan DPR dari total 6 kementerian yang nomenklaturnya berubah dan dimintakan pertimbangannya oleh Jokowi ke DPR.


Dalam pelaksanaannya, Jokowi baru mengeluarkan peraturan teknis pada 21 Januari 2015, yaitu dengan mengeluarkan Perpres Nomor 13 Tahun 2015 tentang Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.


Lima tahun berlalu, Jokowi kembali mengotak-atik lembaga yang mengurusi pendidikan ini. Jokowi melebur Pendidikan Tinggi ke Kemendikbud di Kabinet Indonesia Maju.


"Dikti ada di bawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan," kata Jokowi di Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Rabu (23/10/2019).


Kemenristekdikti berubah menjadi Kemenristek dan Badan Riset Inovasi Nasional (BRIN) dengan Menteri Bambang Brodjonegoro.


"Saya harap menteri yang baru beserta jajarannya dapat segera menyelesaikan transisi birokrasi karena adanya perubahan nomenklatur kementerian dari Kemenristekdikti pada saat pemerintahan Jokowi-JK saat ini menjadi Kemenristek/BRIN," ujar Nasir saat hadir dalam sertijab di auditorium Kemenristekdikti, Jakarta, Rabu (23/10).


Terbaru, DPR dalam rapat paripurna penutupan masa sidang IV tahun 2020-2021 menyetujui usulan Presiden Joko Widodo (Jokowi) tentang penggabungan Kemendikbud dan Kemenristek. Selain itu, Jokowi membentuk Kementerian Investasi.


"Dan sesuai hasil rapat konsultasi pengganti rapat Bamus 8 April 2021 yang telah bahas surat Presiden Nomor R-14/Pres/03/2021 perihal Pertimbangan Pengubahan Kementerian dan menyepakati penggabungan sebagian tugas dan fungsi Kemenristek ke Kemendikbud sehingga menjadi Kemendikbud dan Ristek, pembentukan Kementerian Investasi untuk meningkatkan investasi dan penciptaan lapangan pekerjaan dilanjutkan dengan pengambilan keputusan," ujar Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad saat rapat paripurna, Jumat (9/4/2021).


"Apakah hasil keputusan rapat Bamus pengganti rapat konsultasi terhadap pertimbangan penggabungan dan pembentukan kementerian dapat disetujui?" tanya Dasco dijawab 'setuju' peserta.


Catatan Anggota DPR


Sejumlah anggota DPR memberi catatan terkait penggabungan Kemendikbud dan Kemenristek. Pimpinan Komisi VII DPR Eddy Soeparno berharap BRIN tetap eksis setelah Kemenristek digabung ke Kemendikbud.


Sementara itu, Wakil Ketua Komisi X DPR Hetifah Sjaifudian berharap Mendikbud Nadiem Makarim tetap memimpin Kemendikbud Ristek.


"Karena porsi tanggung jawab yang ada saat ini di Kemendikbud jauh lebih luas, maka sewajarnya Mendikbud (Nadiem Makarim) yang akan me-lead," kata Hetifah.


Demikian berita terkini yang dapat kami bagikan, semoga bermanfaat.