PENDATAAN Honorer Bukan Untuk Diangkat PNS, Ini Solusi Bagi Non ASN yang Tak Lolos Seleksi, Ada Kabar Baik Bagi Guru Honorer
CopyAMP code

PENDATAAN Honorer Bukan Untuk Diangkat PNS, Ini Solusi Bagi Non ASN yang Tak Lolos Seleksi, Ada Kabar Baik Bagi Guru Honorer

Sabtu, 27 Agustus 2022


Gurubisa.com - Pemerintah telah mengambil kebijakan untuk menghapus selain Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK)


Dimana hal tersebut berarti menghapuskan tenaga honorer atau Non ASN yang ada di lingkungan instansi pemerintah baik pusat maupun daerah. 


Melalui Surat Edaran (SE) B/1511/M.SM.01.00/2022, Kementerian PAN RB mengimbau Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) melakukan inventarisasi data pegawai Non ASN serta menyampaikannya ke Badan Kepegawaian Negara (BKN) sebelum 30 September 2022.


Melalui surat edaran tersebut, KemenPAN RB juga mengimbau kepada Pejabat Pembina Kepegawaian untuk mengikutsertakan tenaga non ASN yang memenuhi syarat dalam seleksi Calon PNS ataupun PPPK.


Selain dua pilihan di atas, pemerintah juga memberikan opsi lain bagi pegawai Non ASN yang tidak lolos seleksi CPNS ataupun PPPK untuk menjadi tenaga outsourcing jika instansi membutuhkan.


Lantas apa saja syarat honorer jadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja atau Calon PNS?


Merujuk pada SE Nomor B/1511/M.SM.01.00/2022, disebutkan bahwa syarat tenaga honorer jadi PPPK dan CPNS adalah sebagai berikut:


1.  Berstatus pegawai Honorer Kategori II (THK-2) yang terdaftar dalam database Badan Kepegawaian Negara dan Pegawai Non-ASN yang telah bekerja pada instansi pemerintah.


2. Mendapatkan honorarium dengan mekanisme pembayaran langsung yang berasal dari APBN untuk Instansi Pusat dan APBD untuk Instansi Daerah, dan bukan melalui mekanisme pengadaan barang dan jasa, baik individu maupun pihak ketiga.


3. Diangkat paling rendah oleh pimpinan unit kerja


4. Telah bekerja paling singkat 1 (satu) tahun pada tanggal 31 Desember 2021.


5. Berusia paling rendah 20 (dua puluh) tahun dan paling tinggi 56 (lima puluh enam) tahun pada 31 Desember 2021


Meskipun honorer THK-2 dan Non ASN jadi prioritas, namun ternyata pendataan tenaga Non ASN tersebut bukanlah untuk diangkat menjadi ASN.


Hal tersebut disampaikan langsung oleh Aba Subagja selaku Asisten Deputi Perancangan Jabatan dan Pengadaan Pegawai Kementerian PAN RB dalam Rakor Penataan dan Pemetaan Tenaga Non ASN yang digelar oleh BKD Provinsi Jawa Timur pada 22 Agustus 2022.


Sebagaimana dilansir Ayobandung.com dari instagram BKD Jawa Timur, Aba Subagja menyatakan bahwa pendataan honorer dan Non ASN bukan untuk mengangkat tenaga Non ASN menjadi Aparatur Sipil Negara.


Aba Subagja menegaskan bahwa alasan penting Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) menjalankan pendataan pegawai honorer dan Non ASN adalah untuk melaksanakan pemetaan dan mengetahui jumlah pegawai Non ASN.


"Ketika kita bicara ini (pendataan pegawai Non ASN), saya sampaikan buka untuk mengangkat dia (tenaga Non ASN) menjadi ASN. Tapi pendataan ini sebagai bahan kita untuk melakukan pemetaan, sehingga kebijakan apa sih yang harus kita lakukan ke depan," tutur Aba Subagja.


Demikian ulasan mengenai tenaga honorer THK-2 dan pegawai Non ASN memang menjadi prioritas, namun pendataan honorer bukanlah untuk mengangkat mereka menjadi ASN tetapi untuk melaksanakan pemetaan dan mengetahui jumlah pegawai Non ASN.***


Sumber : https://www.ayobandung.com/