MANTAP, Pemerintah Siapkan Cara Agar Honorer Lama Tak Kalah Bersaing di Seleksi PPPK 2022
CopyAMP code

MANTAP, Pemerintah Siapkan Cara Agar Honorer Lama Tak Kalah Bersaing di Seleksi PPPK 2022

Sabtu, 18 Juni 2022


Gurubisa.com - Gubernur Kaltim Isran Noor telah menegaskan sejak awal tak ingin menghapus pegawai honorer di daerahnya.


Sebab, pegawai honorer yang sudah lama bekerja dinilai sudah sangat baik dan mampu mengabdi.


Namun di sisi lain, pemerintah pusat telah memutuskan penghapusan tenaga honorer bakal berlaku paling lambat pada akhir November 2023.  


Keputusan pemerintah tentang penghapusan tenaga honorer tertuang dalam Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor B/185/M.SM.02.03/2022.


Menyikapi hal tersebut, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltim menyiapkan cara agar para pegawai honorer bisa tetap bekerja dengan satu-satunya solusi bagi mereka supaya lolos seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK).


Kepala Biro Adpim Setprov Kaltim Syafranuddin mengungkapkan pihaknya kini tengah membuka program bimbingan kepada pegawai honorer mereka agar bisa lolos seleksi menjadi PPPK.


Program bimbingan itu segera dijalankan melalui Biro Adpim Setprov Kaltim. 


"Kami mencari solusi agar semua bisa lolos dengan program bimbingan belajar, salah satu contohnya adalah bimbingan tes computer assisted test atau CAT, termasuk wawasan kebangsaan," kata Syafranuddin melalui keterangan tertulisnya yang diterima, Sabtu (18/6). 


Ivan yang akrab disapa itu mengatakan kalau program ini merupakan tindaklanjut keinginan Gubernur Isran Noor yang memilih untuk tidak menghapus non-ASN dari lingkungan pemerintahannya.


Namun ada permasalahan lain jika para honorer lama mengikuti seleksi PPPK.


Menurutnya, ketika di tes pengetahuan tentu dengan berbasis komputer, para pegawai honorer itu akan tertinggal dengan yang masih muda.


"Makanya kami akan programkan bimbel bagi non-ASN agar bisa lolos PPPK, khususnya di lingkungan sekretariat daerah atau kantor gubernur saja terlebih dulu," ungkap Ivan.


Karena itu, bimbingan belajar ini penting dilakukan, apalagi non-ASN di sekretariat daerah mencapai sekitar 300 orang.


Bahkan, ketika mengikuti tes CPNS beberapa tahun yang lalu hanya beberapa saja yang bisa lolos.


"Artinya, Biro Adpim berupaya memenuhi standar syarat untuk masuk dan lolos PPPK. Harapan kami tahun ini bisa dilaksanakan," ujar Ivan. (mcr14/jpnn)


Sumber : jpnn.com


Demikian berita terkini yang dapat kami bagikan, semoga bermanfaat.