INFO PPPK 2022: Cek Gaji PPPK dan Tahapan Kegiatan Rekrutmen, Pantau Jadwal Seleksi PPPK Terbaru Lengkap DISINI
CopyAMP code

INFO PPPK 2022: Cek Gaji PPPK dan Tahapan Kegiatan Rekrutmen, Pantau Jadwal Seleksi PPPK Terbaru Lengkap DISINI

Jumat, 27 Mei 2022


Gurubisa.com - Simak informasi seputar PPPK 2022 terbaru.


Cek gaji P3K dan tahapan kegiatan rekrutmen PPPK.


Pantau jadwal seleksi PPPK terbaru di tahun 2022.


Ya, rekrutmen pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau PPPK 2022 akan segera dibuka.


Sesuai informasi, lowongan PPPK 2022 akan fokus pada 3 formasi prioritas yakni tenaga pendidik, kesehatan dan penyuluh.


Menteri PAN-RB, Tjahjo Kumolo mengatakan, kebijakan peniadaan seleksi CPNS 2022 dan mengutamakan rekrutmen bagi PPPK 2022 ini merujuk pengalaman sejumlah negara maju, di mana jumlah PNS lebih sedikit dan jumlah PPPK lebih banyak.


Selengkapnya ada dalam artikel ini.


Selain itu, pelaksanaan seleksi CPNS relatif membutuhkan waktu yang lebih lama dibandingkan PPPK, sehingga dikhawatirkan tidak akan selesai tepat waktu jika membuka formasi CPNS pada tahun ini.


Namun, bukan sepenuhnya formasi CPNS dihilangkan dalam seleksi CASN tahun 2022.


Formasi CPNS masih tetap dibuka melalui skema sekolah kedinasan.


Jika melihat waktu pendaftaran rekrutmen PPPK tahun lalu, diperkirakan rekrutmen PPPK Tahun 2022 akan dibuka pada pertengahan tahun yakni pada bulan Juni atau Juli.


Namun hingga saat ini, Kemendikbudristek masih belum menyampaikan keterangan resmi terkait jadwal pasti Rekrutmen PPPK Tahun 2022.


Jadi ditunggu informasi pasti ya. Jangan lupa cek perkembangannya di situs resmi Kemendikbudristek.


Perbedaan PPPK dan PNS


Inilah perbedaan PPPK dan PNS yang jarang diungkap, mulai dari gaji hingga hak cuti,


Masih banyak masyarakat yang bingung atau belum mengetahui perbedaan antara Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja atau disingkat PPPK.


Secara umum keduanya memiliki persamaan, yakni sama-sama pegawai yang dipekerjakan di instansi pemerintah, baik pemda maupun pusat dan berstatus Aparatur Sipil Negara (ASN).


Lalu, apa perbedaan PPPK dan PNS? simak ulasannya seperti dilansir Kompas.com:


1. Status Kepegawaian


Merujuk pada Undang-undang (UU) Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN), PPPK adalah diangkat dipekerjakan dengan perjanjian kontrak dengan jangka waktu yang ditetapkan.


Sekilas, pegawai PPPK hampir serupa dengan perjanjian kontrak yang lazim dilakukan pada perusahaan swasta yang mengacu pada perjanjian tertulis sesuai dengan UU Ketenagakerjaan.


Gampangnya, PPPK adalah pegawai yang "di-outsourching" oleh instansi pemerintah, baik pemda maupun pusat.


PPPK dikontrak minimal selama setahun dan dapat diperpanjang paling lama hingga 30 tahun tergantung situasi dan kondisi.


"PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan," bunyi Pasal 1 ayat (4) UU Nomor 5 Tahun 2014.


Dalam UU tersebut, pegawai PPPK juga termasuk sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) non-PNS sehingga bisa menduduki jabatan administratif dan jabatan fungsional di instansi pemerintah.


Dengan kata lain, yang dimaksud dengan ASN adalah PNS dan PPPK yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.


Sementara PNS adalah pegawai pemerintah yang bersifat non-kontrak atau tanpa batas waktu. PNS merupakan pegawai yang telah memenuhi syarat yang ditentukan, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan diserahi tugas dalam suatu jabatan negeri, atau diserahi tugas negara lainnya, dan digaji berdasarkan peraturan.


Dalam Pasal 1 UU Nomor 5 Tahun 2014, PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan. PNS diangkat dari CPNS setelah melalui proses seleksi.


Pengangkatan PPPK juga diatur tegas dalam UU ASN. Pegawai PPPK direkrut setelah melalui seleksi kemampuan dasar.


2. Gaji dan Tunjangan


Perbedaan PPPK dan PNS juga menyangkut soal gaji. Selain gaji, PPPK juga bisa menerima penghasilan lain berupa tunjangan, honor, dan perjalanan dinas yang diatur berdasarkan standar biaya masukan yang dirilis Kementerian Keuangan (Kemenkeu).


Besaran penghasilan di luar gaji PPPK tersebut sepenuhnya merupakan wewenang instansi pemerintah yang mengangkat PPPK.


Dalam pengaturan besaran gaji PPPK, pemerintah sudah mengeluarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 98 Tahun 2020 tentang Gaji dan Tunjangan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja.


Ketetapan gaji PPPK juga diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).


Disebutkan dalam regulasi tersebut, gaji PPPK sama dengan gaji PNS sesuai dengan pangkat golongannya dengan skema masa kerja golongan (MKG). Ini berbeda dengan sistem gaji honorer.


Berikut daftar gaji PPPK per bulan yang dianggarkan pemerintah dari APBN dan APBD:


- Golongan I: Rp 1.794.900 - Rp 2.686.200


- Golongan II: Rp 1.960.200 - Rp 2.843.900


- Golongan III: Rp 2.043.200 - Rp 2.964.200


- Golongan IV: Rp 2.129.500 - Rp 3.089.600


- Golongan V: Rp 2.325.600 - Rp 3.879.700


- Golongan VI: Rp 2.539.700 - Rp 4.043.800


- Golongan VII: Rp 2.647.200 - Rp 4.214.900


- Golongan VIII: Rp 2.759.100 - Rp 4.393.100


- Golongan IX: Rp 2.966.500 - Rp 4.872.000


- Golongan X: Rp 3.091.900 - Rp 5.078.000


- Golongan XI: Rp 3.222.700 - Rp 5.292.800


- Golongan XII: Rp 3.359.000 - Rp 5.516.800


- Golongan XIII: Rp 3.501.100 - Rp 5.750.100


- Golongan XIV: Rp 3.649.200 - Rp 5.993.300


- Golongan XV: Rp 3.803.500 - Rp 6.246.900


- Golongan XVI: Rp 3.964.500 - Rp 6.511.100


- Golongan XVII: Rp 4.132.200 - Rp 6.786.500


Dengan menggunakan skema penggajian berdasarkan golongan sebagaimana yang berlaku pada PNS, gaji yang diterima PPPK akan mengalami kenaikan setelah golongan pegawai bersangkutan disesuaikan atau mengalami kenaikan.


Sementara gaji PNS diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 15 Tahun 2019, besaran gaji pokok PNS berjenjang sesuai golongan dan lama masa kerja yang dikenal dengan masa kerja golongan (MKG).


Berikut gaji PNS untuk golongan I hingga IV.


Hitungan gaji dari yang paling terendah hingga tertinggi disesuaikan berdasarkan masa kerja atau MKG mulai dari kurang dari 1 tahun hingga 27 tahun.


Golongan I (Lulusan SD dan SMP)


- Golongan Ia: Rp 1.560.800 - Rp 2.335.800


- Golongan Ib: Rp 1.704.500 - Rp 2.472.900


- Golongan Ic: Rp 1.776.600 - Rp 2.577.500


- Golongan Id: Rp 1.851.800 - Rp 2.686.500


Golongan II (Lulusan SMA dan D-III)


- Golongan IIa: Rp 2.022.200 - Rp 3.373.600


- Golongan IIb: Rp 2.208.400 - Rp 3.516.300


- Golongan IIc: Rp 2.301.800 - Rp 3.665.000


- Golongan IId: Rp 2.399.200 - Rp 3.820.000


- Golongan III (lulusan S-1 atau S-3)


- Golongan IIIa: Rp 2.579.400 - Rp 4.236.400


- Golongan IIIb: Rp 2.688.500 - Rp 4.415.600


- Golongan IIIc: Rp 2.802.300 - Rp 4.602.400


- Golongan IIId: Rp 2.920.800 - Rp 4.797.000


Golongan IV


- Golongan IVa: Rp 3.044.300 - Rp 5.000.000


- Golongan IVb: Rp 3.173.100 - Rp 5.211.500


- Golongan IVc: Rp 3.307.300 - Rp 5.431.900


- Golongan IVd: Rp 3.447.200 - Rp 5.661.700


- Golongan IVe: Rp 3.593.100 - Rp 5.901.200


PPPK bisa menerima tunjangan keluarga, tunjangan pangan, dan tunjangan jabatan. Semua tunjangan PPPK tersebut juga bisa didapat PNS.


Namun perbedaan PNS dan PPPK, PNS bisa mendapatkan tunjangan dalam bentuk tunjangan kinerja (tukin). Di mana tukin tidak diberikan kepada ASN berstatus PPPK.


3. Perbedaan PPPK dan PNS pada Hak Cuti


Sebagaimana PNS, PPPK juga mendapatkan hak-hak cuti, kecuali cuti di luar tanggungan. Hak cuti bagi PPPK adalah cuti sakit, cuti tahunan, dan cuti melahirkan.


"Hak cuti PPPK itu sama, hak cuti tahunan, hak cuti sakit, hak cuti melahirkan. Tetapi dia (PPPK) tidak punya hak cuti di luar tanggungan negara," ucap Perancang Peraturan Perundang-undangan di Direktorat Perundang-undangan Badan Kepegawaian Negara (BKN) Dwi Haryono dalam keterangannya.


Berdasarkan Peraturan BKN Nomor 24 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pemberian Cuti Pegawai Negeri Sipil, cuti di luar tanggungan negara diberikan kepada PNS yang telah bekerja paling singkat 5 tahun secaraterus-menerus.


Cuti di luar tanggungan negara tersebut bisa diberikan kepada PNS paling lama 3 tahun.


"Bisa dibayangkan PPPK dikontrak satu tahun, tapi minta cutinya tiga tahun makanya itu saya sampaikan tidak bisa seratus persen sama. Ada beberapa hal agak beda," kata Dwi.


4. Perbedaan PNS dan PPPK pada Hak Cuti


Dia mengatakan, hak yang didapat Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) memang tidak jauh berbeda. Mulai dari hak cuti hingga pengembangan kompetensi pegawai.


Dwi mengatakan, hak PPPK diatur dalam amanat Undang-Undang (UU) Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN), dan juga Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 49 Tahun 2018 terkait dengan Manajemen PPPK.


"Kalau mempunyai kinerja yang bagus, yang bersangkutan juga mendapatkan penghargaan. Penghargaannya sama dengan yang diterima oleh PNS. Kemudian, yang bersangkutan juga punya jaminan. Jaminannya apa? Jaminan hari tua, jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja, termasuk juga dengan jaminan kematian," kata Dwi.


5. Perbedaan PPPK dan PNS pada Hak Pensiun


Satu hal yang membedakan hak yang didapat antara PPPK dan PNS, yakni tunjangan pensiun yang hingga kini masih dalam pembahasan oleh pemerintah. Perbedaan PNS dan PPPK (perbedaan PPPK dan PNS) ini menjadi salah satu perhatian pemerintah.


"Karena sama-sama dalam PNS itu ada regulasi UU 11 Tahun 1969, yang mengatur Pensiunan PNS bahwa pegawai negeri yang memberikan jasa akan diberikan kontribusi yang namanya pensiun. Maka harapannya pemerintah ke depan, itu ingin mereka (PPPK) yang sudah berjasa itu diberikan jaminan (pensiun) juga. Walaupun bentuknya memang dalam format yang masih dicari," kata Dwi.


Ia mengatakan, kontrak PPPK adalah selama 1-5 tahun menjadi pertimbangan pemerintah belum tuntas menggodok insentif pemberian tunjangan pensiun, seperti yang didapatkan oleh PNS selama ini.


Meski begitu, Dwi mengatakan kontrak PPPK bisa diperpanjang oleh pejabat instansi yang berwenang jika kinerjanya dinilai bagus setelah masa kontrak kepegawaian 5 tahun.


"Permasalahannya kan PPPK ini kontraknya beda-beda, ada yang dikontrak satu tahun, ada yang lima tahun, bisa diperpanjang, nah ini harus ada formula khusus yang diatur oleh pemerintah. Tetapi, diamanat ketentuannya diharapkan mereka juga ada jaminan tersendiri untuk menghargai kinerja mereka yang sudah diberikan kepada negara," jelasnya.


Itulah beberapa perbedaan PPPK dan PNS (perbedaan PNS dan PPPK) menurut aturan ASN yang berlaku saat ini.


Formasi Guru PPPK 2021 Tahap 3 Tidak Dihilangkan


Para guru honorer masih menanti jadwal dan informasi terbaru mengenai seleksi guru PPPK tahap 3.


Kemendikbudristek pun menyatakan mengenai hal ini masih dibahas di Panitia Seleksi Nasional (Panselnas).


Saat ini jadwal PPPK tahap 3 untuk guru tengah digodok oleh Panitia Seleksi Nasional (Panselnas) dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Birokrasi Reformasi (KemenpanRB) bersama dengan jadwal PPPK 2022.


Kendati demikian, Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Kemendikbudristek Iwan Syahril mengatakan, bahwa PPPK tahap 3 akan digabung dengan formasi tahun 2022 sehingga formasi tersebut menjadi 970.410 orang.


"Formasi ketiga tahun 2021 tidak akan hilang, tetap ada dan akan digabungkan dengan formasi 2022," tegasnya.


Lebih lanjut, pihaknya juga akan mempertimbangkan guru yang telah lulus passing grade agar bisa mendapat formasi tanpa harus melakukan seleksi.


Ditambah, akan adanya penambahan terkait kuota formasi.


"Karena kita sebenarnya mengetahui jika formasi diajukan secara maksimal, maka sangat besar kemungkinan guru-guru yang sudah lulus passing grade akan mendapatkan formasinya," tuturnya.


Tahapan Kegiatan Rekrutmen


1. Finalisasi data kebutuhan CASN : Bulan Maret


2. Pembukaan e-formasi : Bulan Maret-April.


3. Validasi usulan formasi : Bulan Mei.


4. Penetapan kebutuhan : Bulan Juni.


5. Penyampaian formasi ke K/L dan Pemda : Bulan Juni


6. Integrasi data kebutuhan dengan SSCASN : Bulan Juni


7. Pengumuman seleksi : Bulan Juli


8. Pendaftaran SSCASN-BKN : Bulan Juli


9. Pelaksanaan seleksi : Bulan Juli


Sumber https://kaltim.tribunnews.com/


Demikian berita terkini yang dapat kami bagikan, semoga bermanfaat