Pemerintah Rencanakan 2023 Tak Ada Lagi Guru Honorer, Pengangkatan jadi Prioritas, Guru Honorer No 1
CopyAMP code

Pemerintah Rencanakan 2023 Tak Ada Lagi Guru Honorer, Pengangkatan jadi Prioritas, Guru Honorer No 1

Kamis, 14 April 2022


Gurubisa.com -  Pemerintah berencana tidak ada lagi tenaga honorer mulai 2023, untuk itu kini pengangkatan menjadi aparatur sipil negara (ASN) tengah dimaksimalkan. Dengan peniadaan tersebut, maka pegawai pemerintah hanya terdiri dari dua golongan, yaitu pegawai negeri sipil (PNS) dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK).


Pelayanan dasar guru dan tenaga kesehatan adalah prioritas dalam pengangkatan tenaga honorer ini.


"Prioritasnya adalah pelayanan dasar guru dan tenaga kesehatan itu sudah jelas segala yang memungkinkan untuk didorong ke sana kita akan dorong ke sana," ujar Deputi Sumber Daya Manusia Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB), Alex Denni melalui Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi IX DPR RI, Senin (11/4/2022) dikutip dari detikfinance.


Meski begitu, pihak Alex juga menjelaskan tidak seluruh tenaga honorer dapat diangkat sebagai ASN. Oleh sebab itu, sejumlah profesi seperti satpam, tenaga kebersihan (cleaning service), pramusaji, juga sopir akan diadakan melalui tenaga outsourcing.


"Dengan mereka dialihdayakan ke perusahaan outsourcing, kami berharap pemda nanti akan melakukan bargaining (tawar-menawar) kepada perusahaan penyedia jasa untuk mengutamakan kawan-kawan yang sudah jadi tenaga honorer di kementerian/lembaga dan daerah selama ini," papar Alex.


Dia melanjutkan, dengan sistem outsourcing tersebut, upah minimum tenaga honorer juga akan semakin meningkat.


"Otomatis proteksi dari income minimum di-cover oleh UMR setempat. Jadi mudah-mudahan justru malah makin baik income mereka karena ada proteksi dari UU Tenaga Kerja," terang Alex.


Badan Kepegawaian Negara (BKN) mencatat, sekarang terdapat 410.000 tenaga honorer, di mana 4.782 di antaranya adalah tenaga kesehatan, 123.502 orang guru atau tenaga pendidik, 2.333 penyuluh, dan 279.393 tenaga administrasi.


"Inilah yang kita harus cari kemungkinannya yang administrasi ini bisa nggak dialihkan. Kalau mereka punya kualifikasi untuk pendidik menjadi pendidik, kalau bisa di-upgrade menjadi kesehatan kita masukkan untuk memenuhi kebutuhan tenaga kesehatan. Jadi, kami sudah komit untuk bersama-sama membantu," imbuhnya.


Sumber : https://www.detik.com/


Demikian berita terkini yang dapat kami bagikan, semoga bermanfaat.