BUAT Guru Sertifkasi Dibawah Naungan Kemdikbud dan Kemenag, Berikut REGULASI TERBARU PEMBAYARAN TPG Tahun 2022
CopyAMP code

BUAT Guru Sertifkasi Dibawah Naungan Kemdikbud dan Kemenag, Berikut REGULASI TERBARU PEMBAYARAN TPG Tahun 2022

Sabtu, 19 Februari 2022


Gurubisa.com - Kabar baik bagi setiap guru yang telah lulus PPG atau sertifikasi tahun 2021.


Kemenag mengeluarkan Keputusan direktur Jenderal Islam Nomor 7321 tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Profesi bagi Guru Madrasah, Kepala Madrasah, dan Pengawas Sekolah pada Madrasah tahun 2022.


Aturan tersebut merupakan regulasi tahun 2021 yang mengatur salah satunya mengenai TPG atau Tunjangan Profesi Guru yang mulai berlaku di tahun 2022.


Dalam mekanisme pembayaran oleh juknis yang dikeluarkan Kemenag dijelaskan pada poin nomor 2, berbunyi:


“Pembayaran tunjangan profesi dibayarkan terhitung mulai bulan Januari tahun anggaran berikutnya setelah yang bersangkutan mendapatkan Nomor Registrasi Guru (NRG) dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan telah ditampilkan lewat SIMPATIKA melalui format S26e. Pembayaran tunjangan profesi tidak didasarkan pada tahun terbitnya sertifikasi pendidik.”


Dalam peraturan tersebut jelas bahwa acuan regulasi pembayaran TPG adalah NRG. Ketika tahun terbit NRG adalah tahun 2021, maka pada Januari 2022 guru sudah mulai menerima TPG.


NRG guru yang terbit pada tahun 2021 memiliki kode 21.


Dengan demikian, mulai Januari 2022 TPG dengan kode NRG 21 mulai dihitung sejak Januari 2022 sehingga saat pencairan TPG pada bulan Maret atau April, guru yang bersangkutan terhitung sebagai penerima TPG.


Aturan yang sama juga berlaku untuk PPG di bawah naungan Kemdikbud. Penghitungan TPG mulai berlaku setahun setelah NRG terbit.


Jadi, acuan regulasi pembayaran TPG bukan berdasarkan pada tahun terbit serdik atau sertifikasi pendidikan.


Untuk syarat pembayaran Tunjangan Profesi tercantum dalam Permendikbud Nomor 4 Tahun 2022 sebagai berikut:


1. Memiliki sertifikat pendidik


2. Memiliki status sebagai Guru ASN di Daerah di bawah naungan binaan Kementerian


3. Mengajar pada satuan pendidikan yang tercatat pada Dapodik


4. Memiliki nomor registrasi Guru yang diterbitkan oleh Kementerian


5. Melaksanakan tugas mengajar dan/atau membimbing peserta didik pada satuan pendidikan sesuai dengan peruntukan Sertifikasi Pendidik yang dimiliki yang dibuktikan dengan surat keputusan mengajar


6. Memenuhi beban kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan


7. Memiliki hasil penilaian kinerja paling rendah dengan sebutan Baik


8. Mengajar di kelas sesuai dengan jumlah peserta didik dalam satu rombongan belajar yang dipersyaratkan sesuai dengan bentuk satuan pendidikan


9. Tidak sebagai pengawas tetap pada instansi lain. ***


Sumber : pikiran-rakyat.com


Demikian berita terkini yang dapat kami bagikan, semoga bermanfaat.