Komisi X Desak Kemendikbudristek TUNTASKAN Rekrutkmen 1 Juta Guru Honorer jadi PPPK Sebelum 2022, Huda : Turunkan Passing Grade dan Naikan poin AFIRMASI
CopyAMP code

Komisi X Desak Kemendikbudristek TUNTASKAN Rekrutkmen 1 Juta Guru Honorer jadi PPPK Sebelum 2022, Huda : Turunkan Passing Grade dan Naikan poin AFIRMASI

Jumat, 26 November 2021


Gurubisa.com - Ketua Komisi X DPR RI, Syaiful Huda, mengatakan saat ini pengelolaan tenaga kependidikan masih menjadi persoalan krusial dalam manajemen pendidikan di Tanah Air. Pasalnya, masih ditemukan masalah ketidakseimbangan jumlah guru dengan kebutuhan di lapangan, tidak meratanya distribusi guru, hingga minimnya kesejahteraan guru.


“Pelaksanaan rekrutmen sejuta guru honorer menjadi PPPK (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja) akan terus kami kawal sebagai bagian komitmen kami untuk memajukan, memuliakan, menghormati, dan meningkatkan kesejahteraan guru-guru yang ada di Indonesia," kata Huda, Kamis, 25 November 2021.


Dalam rangka Hari Guru Nasional setiap 25 November, Komisi X DPR RI mendorong rekrutmen sejuta guru honorer sebagai PPPK bisa tuntas sebelum 2022. "Padahal guru merupakan tulang punggung bagi terselenggaranya pendidikan yang berkualitas. Bagaimana mengharapkan kualitas sumber daya manusia Indonesia akan mumpuni, jika para guru tidak bisa mendidik secara optimal," ujar Huda.


Ia menuturkan, program sejuta guru honorer menjadi PPPK merupakan terobosan pemerintah untuk menyelesaikan masalah tenaga kependidikan. Namun, masih banyak permasalahan dalam pelaksanaannya, mulai dari rendahnya pengajuan formasi dari pemerintah daerah, tingginya passing grade seleksi, rendahnya poin afirmasi, hingga kepastian jadwal seleksi.


"Berbagai permasalahan ini harus segera dituntaskan agar target rekrutmen sejuta guru honorer ini bisa tuntas tidak lebih dari 2022. Jangan sampai pelaksanaan program rekrutmen sejuta guru honorer ini menjadi persoalan tersendiri di kemudian hari karena tak kunjung tuntas," ujar legislator dapil Jawa Barat VII tersebut. 


Huda menilai, program rekrutmen sejuta guru honorer menjadi guru PPPK berpotensi berkepanjangan. Sehingga, lanjut Huda, diperlukan pengawalan dari stakeholder pendidikan, mulai dari organisasi guru, aktivis pendidikan, hingga para wakil rakyat. 


"Program ini harus dikawal sehingga pemerintah, dalam hal ini Kemendikbudristek, KemenPAN-RB, hingga Badan Kepegawaian Negara (BKN), bekerja sungguh-sungguh untuk fokus menyelesaikan rekrutmen sejuta guru honorer menjadi PPPK," katanya. (*)


Sumber : https://nasional.tempo.co/


Demikian berita PPPK Guru yang dapat kami bagikan, semoga bermanfaat.