Ketum Guru Honorer Menyodorkan 4 CATATAN Penting soal PPPK 2021, Minta Presiden Jokowi Turun Tangan
CopyAMP code

Ketum Guru Honorer Menyodorkan 4 CATATAN Penting soal PPPK 2021, Minta Presiden Jokowi Turun Tangan

Jumat, 12 November 2021


Gurubisa.com - Menjelang peringatan Hari Guru Nasional pada 25 November 2021, sejumlah kebijakan pemerintah masih menjadi sorotan 


Salah satu yang paling mencolok adalah target rekrutmen satu juta guru PPPK pada 2021. Jumlah yang sangat fantastis dan enak didengar, tetapi implementasinya sampai saat ini membuat ratusan ribu guru honorer kecewa, sakit hati, malu, waswas, stres bahkan hampir bunuh diri. 


Ketua Umum Forum Guru Honorer Bersertifikasi Sekolah Negeri (FGHBSN) Nasional Rizki Safari Rakhmat mengatakan hingga pertengahan November, pemerintah baru bisa melaksanakan kompetensi PPPK tahap I. 


Sebanyak 173.730 formasi yang sudah terisi pelamar yang lulus atau (53,8 %) dari 322.665 formasi yang diperebutkan pada seleksi kompetensi tahap I. 


"Jumlah ini sekitar 34,3 persen dari 506.252 formasi PPPK guru 2021 yang ditetapkan pemerintah," kata Rizki dalam pesan tertulisnya kepada JPNN.com, Jumat (12/11). 


Rizki memberikan empat catatan dalam pelaksanaan rekrutmen PPPK guru 2021, yaitu; 


1. Formasi yang sudah terisi pada tahap I ini yaitu sebesar 17 persen dari total kebutuhan kuota satu juta guru PPPK. Belum adanya kepastian kelanjutan pemberkasan pengajuan nomor induk atau NI PPPK guru tahap I. 


"Kami mencoba mencari informasi ke berbagai pihak, tetapi yang terjadi malah saling lempar kewenangan," sesal Rizki.


Harapannya agar segera diberikan kepastian realisasi kapan SK PPPK guru lulus tahap I terkait TMT (Terhitung Mulai Tanggal) ditugaskannya, karena ini menyangkut hak gaji dan tunjangan agar bisa secara optimal terealisasi penggunaannya yang sudah dianggarkan. 


"Bukankah sudah dianggarkan dana sebesar 19,4 triliun rupiah untuk gaji dan tunjangan guru PPPK yang dialokasikan dari APBN melalui transfer DAU APBD," ujarnya.  


Mengapa yang terjadi saat ini beberapa pemerintah daerah tidak berani mengajukan formasi yang lebih banyak sesuai kebutuhan sebagian daerah beranggapan anggarannya tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan tersebut.  


2. Ketercapaian formasi PPPK guru 2021 sebesar 506.252 formasi dari kuota kebutuhan 1.002.616. Masih ada 36 daerah yang tidak mengusulkan formasi PPPK guru 2021. Formasi yang tersedia pun masih belum representatif sesuai kebutuhan yang ada. 


Terbukti  pada seleksi tahap I ada sekitar 179.769 formasi kosong tidak dilamar peserta PPPK guru tahap I. Persentase formasi kosong dari berbagai daerah tidak dilamar dengan range bervariatif dari 17 sampai 72 persen dari formasi yang ditetapkan.  


Masalah lain, kata Rizki, masih kurang meratanya formasi yang minim ketersediannya seperti guru bahasa asing, PAI, bahasa daerah, dan lain sebagainya. 


"Semoga hal ini segera dicarikan solusinya agar di tahun 2022 semua kebutuhan guru terpenuhi secara merata dan representatif," ucapnya. 


Dia menambahkan banyak pelamar PPPK guru yang memiliki nilai di atas ambang batas dan/atau nilai tertinggi, tetapi tidak bisa mengisi formasi tahap I karena keterbatasan formasi.


Hal ini harus diperhatikan setelah seleksi PPPK guru selesai perlu optimalisasi penempatannya ditambah dengan ajuan formasi pada 2022.  


3. Pelaksanaan PPPK guru 2021 sering terjadinya pengunduran dan penyesuaian jadwal yang tidak menentu, sehingga tahun 2021 hanya dapat dilaksanakan sampai seleksi kompetensi tahap II rencananya dilaksanakan pada 6 sampai 10 Desember 2021. Sedangkan untuk tahap III rencananya di tahun 2022.  


4. Pemukhtahir data pokok pendidikan (dapodik) disesuaikan dengan kondisi saat ini, agar dapat memproyeksikannya formasi yang akan diberikan di tahun 2022 sesuai kebutuhan yang ada.  "Kami juga mengapresiasi Panselnas, Komisi X DPR RI dan semua pihak yang terlibat atas hasil rekrutmen PPPK guru 2021 yang pada tahap I sudah ada 173.730 calon PPPK guru," ujarn 


Namun, kata Rizki, masih ada catatan ke depannya agar mekanismenya diperbaiki. Mohon segera dipastikan kelanjutan pemberkasan dan pengusulan NI PPPK. Dia khawatir perjalanannya seperti PPPK 2019 yang cukup lama menunggu sampai SK diberikan dan ditugaskan.  


Permasalah-permasalahan tersebut ke depannya agar menjadi prioritas dalam menyelesaikan guru honerer. Jika sering terjadinya tarik ulur pelaksanaan hanya terpaku kepada sistem seleksi saat ini, perlu waktu cukup lama dalam memenuhi kebutuhan guru dan kesejahteraan guru.  


FGHBSN Nasional memohon kepada Presiden Joko Widodo segera mengambil sikap dan memberikan keputusan secara khusus dalam menyelesaikan guru honorer demi tercapainya pemenuhan kebutuhan guru. 


"Merdekakan guru di Indonesia atas kepastian akan status kepegawaiannya, kesejahteraannya, pengembangan karier dan pengembangan kompetensinya," pungkas Rizki Safari Rakhmat. (esy/jpnn)


Sumber : https://www.jpnn.com/


Demikian berita terkini yang dapat kami bagikan, semoga bermanfaat.