ALAMAK, BKH PGRI Bongkar Sejumlah FAKTA yang MERUGIKAN Guru Honorer dalam Seleksi PPPK 2021
CopyAMP code

ALAMAK, BKH PGRI Bongkar Sejumlah FAKTA yang MERUGIKAN Guru Honorer dalam Seleksi PPPK 2021

Rabu, 20 Oktober 2021


Gurubisa.com - Ketua Badan Khusus Honorer Persatuan Guru Republik Indonesia (BKH PGRI) Riau Eko Wibowo menilai seleksi PPPK 2021 tidak berkeadilan. 


Menurut Eko, seleksi PPPK 2021 bahkan cenderung diskriminatif karena tidak mengakomodir seluruh honorer baik pendidik maupun tenaga kependidikan (tendik). 


"Seleksi PPPK 2021 merugikan honorer. Saya salah satunya yang merasakannya," kata Eko kepada JPNN.com, Rabu (20/10). 


Eko tidak bisa ikut tes pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja tahun ini karena formasi guru agama Islam di tingkat SMA/SMK negeri nihil. 


Dia sangat sedih tahun ini tidak ada formasi mapel PAI padahal itu sangat penting dalam membentuk karakter siswa yang berakhlak mulia. 


Eko mengeklaim bukan hanya dia yang menyesalkan tidak adanya formasi PAI, tetapi sebagian besar guru honorer. 


"Saya bingung dengan pemikiran pemerintah. Kok bisa menganggap pendidikan agama itu tidak penting sehingga formasinya sangat sedikit," ucapnya. 


BKH PGRI mencatat sejumlah permasalahan dalam pelaksanaan tes PPPK 2021. Di antaranya, mapel PAI tidak ada formasi.(SMAN dan SMKN), tendik belum ter-cover sama sekali, mapel Bahasa Inggris juga tidak ada formasi.


Kemudian, formasi PPPK di kabupaten/kota dan provinsi sangat sedikit, mapel Penjasorkes sedikit formasinya, mapel pendidikan agama Kristen Protestan tidak ada formasi. 


Selain itu mapel produktif untuk SMK tidak ada formasi, mapel IPA di Kabupaten Asahan Provinsi Sumatera Utara cuma tujuh formasi, yang sudah lulus lima, sisa dua formasi lagi. Belum lagi passing grade di beberapa mapel masih tinggi. 


"Sudah formasinya sedikit, pesertanya banyak, passing grade tinggi pula. Katanya pemerintah memuliakan para guru honorer,' kritiknya. 


Dari berbagai temuan itu, Eko kembali mempertanyakan tujuan pemerintah membuka rekrutmen satu juta PPPK guru, apakah hanya untuk pemanis menjelang pemilu 2024 atau memang niat tulus mengangkat status honorer menjadi ASN. 


Sebab, kata dia, faktanya program pemerintah itu tidak menyentuh seluruh honorer yang sudah mengabdi lama di instansi pemerintah. 


"Kalau memang ingin menyejahterakan honorer, buka formasi sebanyak-banyaknya untuk kami. Berikan kemudahan bagi kami untuk ikut seleksi," pungkas Eko Wibowo. (esy/jpnn)


Sumber : https://www.jpnn.com/


Demikian berita terkini yang dapat kami bagikan, semoga bermanfaat.