MIRIS, Guru PNS dan Honorer Keluhkan Pungli Tunjangan Sertifikasi Total Rp650 ribu Tiap Kali Pencairan Selama Bertahun-tahun
CopyAMP code

MIRIS, Guru PNS dan Honorer Keluhkan Pungli Tunjangan Sertifikasi Total Rp650 ribu Tiap Kali Pencairan Selama Bertahun-tahun

Sabtu, 31 Juli 2021


Gurubisa.com - Seorang guru di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, terpaksa membayar uang administrasi tak resmi untuk pencairan tunjangan sertifikasi.


Sebut saja MN, usia 50 tahun. Ia mengeluhkan pungutan liar (pungli) tunjangan sertifikasi, yang sudah terjadi selama bertahun-tahun. 


MN diketahui mendapat sertifikasi sejak tahun 2015. Sebagai guru ASN golongan IIIb, ia menerima tunjangan sertifikasi sebesar 1 kali gaji pokok, yakni sekitar Rp 3,4 juta per bulan.


Ia mengaku, sejak pertama kali ia mendapat tunjangan sertifikasi, ia dan seluruh teman-temannya harus menyetor sejumlah uang kepada sejumlah oknum.


"Untuk pengumpulan berkas pencairan sertifikasi, guru harus membayar tanda tangan kepada oknum pengawas pembinaan,"tutur MN saat diwawancarai Jurnal Garut, pada Sabtu 31 Juli 2021.


Ia bercerita, oknum menerima uang dari guru yang mengurus sertifikasi dengan jumlah bervariasi Rp150 ribu hingga Rp300 ribu dalam amplop yang diserahkan oleh para guru, bersamaan dengan tanda tangan absen bulanan. 


Setelahnya, apabila dana tunjangan sertifikasi sudah cair, MN kembali diminta untuk membayar uang kerohiman (Rohis) sebesar Rp 150 ribu kepada oknum pengawas pembinaan, yang berada di bawah naungan Kemenag tersebut. 


"Katanya uang kerohiman, tapinya kalau ada anggota yang sakit gak ada bantuan juga,"keluh MN.


MN juga harus setor kepada pihak sekolah sebesar Rp 350 ribu per bulan. Artinya, pungutan liar yang harus ia bayar total sekitar Rp 650 ribu, jumlah yang cukup besar. 


“Ini sangat memberatkan kami yang harus membayar total Rp 650 ribu untuk sertifikasi cair. Belum lagi dipotong pajak,” ucapnya


Namun tak hanya MN,  seorang guru honor berinisial SA,  juga mengalami hal serupa. Guru ini menyebut, setiap pencairan tunjangan sertifikasi yang dilakukan tiga bulan sekali, ia harus menyetor sebesar Rp400 ribu.


SA mendapat tunjangan sertifikasi guru sejak tahun 2013 silam. Sesuai kebijakan, sertifikasi untuk guru honor akan cair setiap triwulan sebesar Rp4,5 juta, belum dipotong pajak sekitar Rp 250 ribu.


"Setelah sertifikasi cair, guru diminta membayar sebesar Rp 400 ribu, yakni sekitar Rp 200 ribu untuk bayar pengawas pembimbing, sisanya Rp 200 ribu untuk operator sekolah." ungkap guru yang sudah berusia 49 tahun itu, pada Sabtu 31 Juli 2021.


Baginya, potongan itu terhitung cukup besar. Pasalnya, sebagai guru honor di sekolah swasta alakadarnya, ia hanya digaji sebesar 300 ribu per bulan. Tunjangan sertifikasi pun menjadi tumpuan utama penghasilannya. 


Kendati begitu, menurut SA, adanya pungli tersebut terjadi karena ketakutan para guru terhadap ancaman dari oknum pegawai Dinas Pendidikan.


Seolah kalau tidak mau membayar, maka mereka akan terhambat pengurusan administrasinya, akan terhambat pengurusan kenaikan pangkatnya, dan lain-lain.


Akibatnya, bantuan pemerintah untuk meningkatan mutu guru tidak sampai utuh pada penerima. 


Sebelumnya, kasus pungutan liar juga diungkap pada laporan investigasi Ombudsman RI 2012 tentang Penyelenggaraan Sertifikasi Guru, di antaranya di dinas pendidikan dan Kementerian Agama(Kemenag) .***


Sumber : pikiran-rakyat.com


Demikian berita terkini yang dapat kami bagikan, semoga bermanfaat.