Gara-gara Tak Lakukan Ini, Puluhan Guru Harus di Mutasi dan Kehilangan Tunjangan Profesi, SIMAK
CopyAMP code

Gara-gara Tak Lakukan Ini, Puluhan Guru Harus di Mutasi dan Kehilangan Tunjangan Profesi, SIMAK

Rabu, 30 Juni 2021


Gurubisa.com - Puluhan guru Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Kabupaten Trenggalek belum berijazah S-1.


Rencananya, mereka akan dimutasi ke bagian tenaga kependidikan selain guru atau staf tata usaha.


Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Trenggalek Totok Rudijanto menjelaskan, jumlah guru PNS yang belum berijazah S-1 sebanyak 45 orang.


Rinciannya, 32 guru sekolah dasar dan 13 guru sekolah menengah pertama.


Totok mengatakan, rencana untuk memindahkan mereka ke posisi lain mengacu pada aturan Undang-Undang RI Nomor 14 tahun 2005.


Aturan dalam undang-undang itu mengharuskan guru memiliki kualifikasi akademik sarjana atau diploma empat.


“Mereka adalah guru yang sudah lama mengajar, tepatnya sebelum peraturan itu ada. Sehingga kami berusaha mencarikan solusi terbaik,” kata Totok, Selasa (1/6/2021).


Keputusan mutasi menjadi pejabat fungsional umum di Disdikpora, menurut dia, adalah langkah terbaik.


Totok mengatakan, sebenarnya pemkab telah meminta para guru itu untuk berkuliah agar memenuhi standar kualifikasi mengajar yang ditetapkan dalam undang-undang.


Namun, 45 guru itu enggan untuk duduk di bangku universitas.


Salah satu alasannya, banyak dari mereka yang usianya telah mendekati masa pensiun.


“Ketika aturan itu pertama kali muncul, pemkab telah meminta agar mereka berkuliah. Banyak teman-temannya yang menjalankan permintaan itu, tapi sisanya tidak,” sambungnya.


Nantinya setelah para guru itu dipindahkan menjadi pejabat pungsional umum, beberapa tunjangan akan hilang.


Seperti tambahan penghasilan dan tunjangan profesi guru.


Pengasilan mereka akan disesuaikan dengan tugas baru yang akan diemban.


Ketua Komisi IV DPRD Kabupaten Trenggalek Mugianto berpendapat, standarisasi ijazah harus dipenuhi untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) yang ada di sekolah-sekolah di Trenggalek.


“Apabila standarisasi tidak dapat dipenuhi karena suatu hal, kami harap agar pemkab bisa mengeluarkan kebijakan untuk menempatkan tugas mereka ke tempat lain yang sesuai potensi dan pengalamannya,” sambung Mugianto.


Politisi Partai Demkorat itu mengakui, standarisasi penyesuaian ijazah membutuhkan waktu yang panjang.


“Tapi semua harus siap. Dan ini konsekuensi bagi para tenaga pengajar yang harus bisa dipenuhi,” pungkasnya.


Sumber : tribunnews.com


Demikian berita terkini yang dapat kami bagikan, semoga bermanfaat.