ALAMAK, Guru-guru Terancam Kehilangan Tunjangan Profesi dan Bahkan Tak Boleh Mengajar Lagi
CopyAMP code

ALAMAK, Guru-guru Terancam Kehilangan Tunjangan Profesi dan Bahkan Tak Boleh Mengajar Lagi

Rabu, 02 Juni 2021


Gurubisa.com - 45 guru Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Trenggalek belum berijazah S-1.


Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Dispora) Trenggalek, Totok Rudijanto menjelaskan 45 guru PNS tersebut terdiri dari 32 guru SD dan 13 guru SMP.


Dispora akan memutasi 45 tersebut ke bagian tenaga kependidikan selain guru atau staf tata usaha.


Totok mengatakan rencana untuk memindahkan mereka ke posisi lain mengacu pada UU 14/2005.


Aturan dalam undang-undang itu mengharuskan guru memiliki kualifikasi akademik sarjana atau diploma empat.


"Mereka adalah guru yang sudah lama mengajar, tepatnya sebelum peraturan itu ada. Sehingga kami berusaha mencarikan solusi terbaik," kata Totok kepada SUURYAMALANG.COM, Selasa (1/6/2021).


Keputusan mutasi menjadi pejabat fungsional umum di Disdikpora adalah langkah terbaik.


Totok mengatakan sebenarnya pemkab telah meminta para guru itu untuk berkuliah agar memenuhi standar kualifikasi mengajar yang ditetapkan dalam UU.


Namun, 45 guru itu enggan untuk duduk di bangku universitas.


Di antara alasannya adalah usianya telah mendekati masa pensiun.


"Ketika aturan itu muncul, Pemkab telah minta agar mereka kuliah. Banyak teman-temannya yang menjalankan permintaan itu, tapi sisanya tidak," sambungnya.


Setelah para guru itu dipindahkan menjadi pejabat pungsional umum, beberapa tunjangan akan hilang.


Seperti tambahan penghasilan dan tunjangan profesi guru.



Pengasilan mereka akan disesuaikan dengan tugas baru yang akan diemban.


Ketua Komisi IV DPRD Trenggalek, Mugianto mengatakan standarisasi ijazah harus dipenuhi untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) yang ada di sekolah-sekolah di Trenggalek.


"Apabila standarisasi tidak dapat dipenuhi karena suatu hal, kami harap agar pemkab bisa mengeluarkan kebijakan untuk menempatkan tugas mereka ke tempat lain yang sesuai potensi dan pengalamannya," sambung Mugianto.


Politisi Partai Demkorat itu mengakui, standarisasi penyesuaian ijazah membutuhkan waktu yang panjang.


"Tapi semua harus siap. Dan ini konsekuensi bagi para tenaga pengajar yang harus bisa dipenuhi," terangnya.


Sumber : tribunnews.com


Demikian berita terkini yang dapat kami bagikan, semoga bermanfaat.