PNS Tolak Pemotongan THR Hingga Buat Petisi, KPK Beri PERINGATAN KERAS Kepada PNS
CopyAMP code

PNS Tolak Pemotongan THR Hingga Buat Petisi, KPK Beri PERINGATAN KERAS Kepada PNS

Senin, 03 Mei 2021


Gurubisa.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengingatkan kepada penyelenggara negara dan Pegawai Negeri Sipil (PNS) terkait Tunjangan Hari Raya (THR).


Beberapa waktu lalu ada petisi terkait THR PNS yang tidak sebesar sebelumnya.


Pada tahun ini, ada potongan yang mengurangi THR yang didapatkan PNS.


Beberapa diantaranya ada PNS yang tidak puas dengan jumlah tersebut dan melakukan protes melaui petisi yang mendapatkan belasan ribu tanda tangan.


Dilansir Pikiran-Rakyat.com dari PMJ News, KPK mengingatkan penyelenggara negara dan PNS untuk tidak meminta dana atau hadiah sebagai THR.


Pasalnya, tindakan tersebut bisa menimbulkan implikasi terhadap tindak pidana korupsi.


"KPK kembali mengingatkan penyelenggara negara dan pegawai negeri (PNS) menolak gratifikasi yang berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya. Khususnya terkait perayaan Hari Raya Idul Fitri 2021," kata Plt Juru Bicara KPK Bidang Pencegahan, Ipi Maryati Kuding.


Peringatan tersebut kembali ditegaskan sesuai dengan Surat Edaran (SE) No. 13/2021 tentang Pencegahan Korupsi dan Pengendalian Gratifikasi terkait Hari Raya.


Surat Edaran tersebut dirilis oleh KPK pada 28 April 2021.


Ipi Maryati Kuding mengungkapkan alasan terkait keputusan tersebut.


"Alasannya, tindakan tersebut dapat menimbulkan konflik kepentingan, bertentangan dengan peraturan dan kode etik serta memiliki risiko sanksi pidana," ujar Ipi.


Tak hanya kepada PNS, kementerian/lembaga/pemerintah daerah dan BUMN/BUMD juga diberi imbauan oleh KPK.


KPK mengimbau agar pihak-pihak tersebut melarang penggunaan fasilitas dinas untuk kepentingan pribadi.


Pasalnya, fasilitas dinas diberikan bukan untuk tujuan pribadi, melainkan untuk kepentingan kedinasan.


Ipi juga meminta jika ada permintaan gratifikasi, suap atau pemerasan oleh PNS atau penyelenggara negara untuk segera dilaporkan kepada KPK.


"Jika karena kondisi tertentu, pegawai negeri atau penyelenggara negara tidak dapat menolak gratifikasi maka wajib melaporkan kepada KPK paling lambat 30 hari kerja sejak gratifikasi diterima," tuturnya.***


Sumber : https://www.pikiran-rakyat.com/


Demikian berita terkini yang dapat kmai bagikan, semoga bermanfaat.