KABAR GEMBIRA Kemenkeu untuk Seluruh PNS di Indonesia, Alhamdulillah
CopyAMP code

KABAR GEMBIRA Kemenkeu untuk Seluruh PNS di Indonesia, Alhamdulillah

Sabtu, 10 April 2021


Gurubisa.com - Idul Fitri 1442 H diperkirakan jatuh pada bulan Mei 2021. Lantas THR 2021 cair kapan?


Berikut jawaban Kementerian Keuangan atau Kemenkeu soal pencairan THR.


Selain itu terdapat informadi besaran THR, Gaji ke-13 dan Pensiunan yang akan diterima pegawai negeri sipil (PNS)/aparatur sipil negara (ASN).


Mengacu pada tahun-tahun sebelumnya, THR PNS/ASN akan cair sekitar 10-14 hari sebelum Hari Raya Idul Fitri.


Itu artinya, jika Hari Raya Idul Fitri jatuh pada tanggal 13-14 Mei 2021, maka THR 2021 akan cair pada awal Mei 2021.


Namun ditanya soal hal tersebut, pihak Kemenkeu belum mau memastikan kapan pencairan dilakukan.


"Kita tunggu pengumuman dari pimpinan saja ya," kata Direktur Jenderal Anggaran Kemenkeu Isa Rachmatarwata melansir Kompas.com, Jumat (9/4/2021).


Sementara itu berapa besaran THR, Gaji ke-13 dan pensiunan tahun 2021?


Besaran THR, nilainya dihitung dari jumlah gaji pokok yang diterima PNS beserta tunjangan-tunjangannya yang melekat di dalamnya.


Sementara Gaji ke-13 PNS biasanya meliputi gaji pokok, tunjangan melekat, dan tunjangan kinerja. 


Berdasarkan pasal 5 ayat (1) beleid tersebut dikatakan, besaran gaji ke-13 akan diberikan paling banyak sebesar penghasilan PNS yang bersangkutan pada bulan Juli.


"Dalam hal penghasilan pada bulan Juli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum dibayarkan sebesar penghasilan yang seharusnya diterima karena berubahnya penghasilan, kepada yang bersangkutan tetap diberikan selisih kekurangan gaji, pensiun, tunjangan, atau penghasilan ketiga belas," sebut beleid tersebut.


Lebih lanjut dijelaskan, untuk PNS, prajurit TNI, atau anggota Polri yang telah meninggal dunia, tewas, atau gugur, serta hilang.


Maka besaran gaji ke-13 yang diterima akan sebesar satu bulan gaji terusan pada bulan Juli.


Berkaca pada besaran THR dan gaji ke-13 PNS dan pensiunan 2020, pemerintah menyisihkan anggaran untuk gaji ke-13 tahun 2020 mencapai Rp 28,5 triliun.


Anggaran itu terdiri dari dana melalui APBN sebesar Rp 14,6 triliun, gaji dan tunjangan yang melekat pada gaji untuk PNS pusat Rp 6,73 triliun, pensiunan Rp 7,86 triliun, dan yang berasal dari APBD untuk PNS daerah Rp 13,89 triliun.


Lebih rinci, beleid tersebut juga menjelaskan mengenai penghasilan ke-13 pimpinan atau pegawai non-PNS pada lembaga non-struktural (LNS).


Berikut rincian maksimal gaji ke-13 yang diterima ASN:


Pimpinan LNS


* Ketua/Kepala Rp 9,59 juta


* Wakil Ketua/Wakil Kepala Rp 8,79 juta


* Sekretaris Rp 7,99 juta


* Anggota Rp 7,99 juta


* Pejabat non-PNS pada LNS atau pejabat lainnya non-PNS yang menduduki jabatan setara


Eselon


* Eselon I/JPT Utama/JPT Madya Rp 9,59 juta


* Eselon II/JPT Pratama Rp 7,34 juta


* Eselon III/Jabatan Administrator Rp 5,35 juta


* Eselon IV/Jabatan Pengawas Rp 5,24 juta


Pegawai non-PNS pada LNS atau pegawai lainnya non-PNS


1. Pendidikan SD/SMP/ sederajat


* Masa kerja sampai dengan 10 tahun Rp 2,23 juta


* Masa kerja sampai di atas 10 sampai 20 tahun Rp 2,56 juta


* Masa kerja sampai dengan di atas 20 tahun Rp 2,97 juta


2. Pendidikan SMA/D1/sederajat


* Masa kerja sampai dengan 10 tahun Rp 2,73 juta


* Masa kerja sampai di atas 10 sampai 20 tahun Rp 3,15 juta


* Masa kerja sampai di atas 20 tahun Rp 3,73 juta


3. Pendidikan D2/D3/sederajat


* Masa kerja sampai dengan 10 tahun Rp 2,96 juta


* Masa kerja sampai di atas 10 sampai 20 tahun Rp 3,41 juta


* Masa kerja sampai di atas 20 tahun Rp 4,04 juta


4. Pendidikan S1/D4/sederajat


* Masa kerja sampai dengan 10 tahun Rp 3,48 juta


* Masa kerja sampai di atas 10 sampai 20 tahun Rp 4,04 juta


* Masa kerja sampai di atas 20 tahun Rp 4,76 juta


5. Pendidikan S2/S3/sederajat


* Masa kerja sampai dengan 10 tahun Rp 3,73 juta


* Masa kerja sampai di atas 10 sampai 20 tahun Rp 4,3 juta


* Masa kerja sampai di atas 20 tahun Rp 5,11 juta


THR karyawan diberikan penuh


Berbeda dengan PNS dan pensiunan, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto komitmen para pengusaha menjelang Hari Raya Lebaran untuk membayar THR.


Pasalnya, tahun lalu, THR karyawan boleh dicicil lantaran kondisi ekonomi Indonesia yang belum stabil akibat pandemi COVID-19.


Tahun ini, Airlangga mengimbau pengusaha untuk tidak mencicil tunjangan untuk para karyawan. 


“Tahun lalu THR dicicil, saya minta tahun ini dibayar secara penuh. Kita harus komitmen.” ujar Menko Airlangga, Kamis (1/4/2021).


Hal ini diminta, karena Airlangga menilai pemerintah sudah memberikan dukungan kepada pengusaha dalam berbagai bentuk.


Demikian berita terkini yang dapat kami bagikan, semoga bermanfaat.