DPR RI dan Kada Sepakat, KHUSUS Guru Honorer yang Mengabdi Diatas 10 Tahun Langsung Diangkat jadi PNS Tanpa TES, Alhamdulillah
CopyAMP code

DPR RI dan Kada Sepakat, KHUSUS Guru Honorer yang Mengabdi Diatas 10 Tahun Langsung Diangkat jadi PNS Tanpa TES, Alhamdulillah

Senin, 29 Maret 2021


Gurubisa.com - Komisi Pendidikan DPR RI mengkritik pemerintah seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) bagi guru honorer. Ketua Komisi X DPR RI Syaiful Huda menilai pemberian bonus poin untuk guru honorer dalam seleksi tersebut belum cukup adil.


Pemerintah memberikan bonus 75 poin dari total 500 poin nilai bagi guru honorer berusia di atas 40 tahun yang aktif mengajar selama 3 tahun dalam seleksi PPPK.


Guru yang sudah memiliki sertifikasi juga diberikan keringanan dinyatakan lulus otomatis pada tahap uji kompetensi teknis dalam seleksi.


Sementara Huda berkeras kesempatan yang adil bagi guru honorer seharusnya dengan pengangkatan langsung guru honorer menjadi aparatur sipil negara (ASN). Ini pun sesuai dengan tuntutan guru honorer.


Syaiful Huda berkeras guru honorer seharusnya diangkat langsung menjadi PPPK tanpa seleksi. Huda mengatakan dalam seleksi PPPK masih ada potensi guru honorer yang sudah bertahun-tahun mengabdi tidak lolos. Sementara dengan pengangkatan langsung, kepastian nasib dan status guru honorer yang sudah puluhan tahun terjamin.


Sama dengan DPR RI, Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim) Isran Noor mengusulkan dan meminta pemerintah langsung mengangkat guru honorer dengan masa bakti di atas 5-10 tahun langsung diangkat menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK).


Hal tersebut disampaikan Isran dihadapan Komisi X DPR RI. Ia mengatakan hal tersebut merupakan aspirasi yang ditangkap dari guru-guru honorer di wilayah Kalimantan Timur.


"Khusus untuk guru-guru yang sudah berpengalaman paling tidak 5 tahun, apalagi 10 tahun sebaiknya enggak usah diikutkan tes. Diangkat saja langsung," tutur Isran di Komplek DPR/MPR, Jakarta, Selasa (23/3).


Isran meyakini guru honorer yang sudah mengajar tersebut memiliki kompetensi mengajar yang baik berdasarkan pengalaman mengajar selama bertahun-tahun.


Ia mengaku khawatir jika guru honorer yang sudah lama mengajar diseleksi dan harus bersaing dengan lulusan Pendidikan Profesi Guru (PPG), maka mereka sulit lolos seleksi.


Terlebih, kata dia, banyak guru honorer yang memiliki latar belakang pendidikan yang tidak sesuai dengan mata pelajaran yang bakal diujikan. Padahal, mereka sudah mengabdi langsung sebagai guru.


Isran juga mengeluhkan seleksi PPPK yang dilakukan berbasis komputer. Ia mengaku di Kalimantan Timur kalangan guru belum cakap dalam memakai perangkat komputer.


"Jangankan bisa menggunakan komputer, melihat komputer mungkin (guru-guru) belum pernah. Itu lah di Kaltim. Jadi ini mestinya jadi sebuah perlakuan yang harus disesuaikan," katanya.


Demikian berita Guru Honorer yang dapat kami bagikan, semoga bermanfaat.